Undang Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

a. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)

b. BAB II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang (Pasal 2)

c. BAB III Dasar Peradilan (Pasal 3)

d. BAB IV Penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 4 – Pasal 15)

e. BAB V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat (Pasal 16 – Pasal 49)

f. BAB VI Tersangka dan Terdakwa (Pasal 50 – Pasal 68)

g. BAB VII Bantuan Hukum (Pasal 69 – Pasal 74)

h. BAB VIII Berita Acara (Pasal 75)

i. BAB IX Sumpah atau Janji (Pasal 76)

j. BAB X Wewenang Pengadilan yang Mengadili (Pasal 77 – Pasal 88)

k. BAB XI Koneksitas (Pasal 89 – Pasal 94)

l. BAB XII Ganti Kerudian dan Rehabilitasi (Pasal 95 – Pasal 97)

m. BAB XIII Penggabungan Perkara Gugatan dan Ganti Kerugian (Pasal 98 – Pasal 101)

n. BAB XIV Penyidikan (Pasal 102 – Pasal 136)

o. BAB XV Penuntutan (Pasal 137 – Pasal 144)

p. BAB XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 146 – Pasal 232)

q. BAB XVII Upaya Hukum Biasa (Pasal 233 – Pasal 258)

r. BAB XVIII Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 259 – Pasal 269)

s. BAB XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 270 – Pasal 276)

t. BAB XX Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan (Pasal 277 – Pasal 283)

u. BAB XXI Ketentuan Peralihan (Pasal 284)

v. BAB XXII Ketentuan Penutup(Pasal 285 – Pasal 286)

Sumber Hukum Pidana

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP masih merupakan produk hukum dari Pemerintahan Kolonial Belanda, yang terdiri dari dari tiga buku, yakni : Buku I tentang ketentuan Umum (Pasal 1-103), Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488) dan Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah merupakan pruduk hukum Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Advertisements

Categories: Undang Undang