Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang (Pasal 2)
3. BAB III Dasar Peradilan (Pasal 3)
4. BAB IV Penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 4 – Pasal 15)
5. BAB V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat (Pasal 16 – Pasal 49)
6. BAB VI Tersangka dan Terdakwa (Pasal 50 – Pasal 68)
7. BAB VII Bantuan Hukum (Pasal 69 – Pasal 74)
8. BAB VIII Berita Acara (Pasal 75)
9. BAB IX Sumpah atau Janji (Pasal 76)
10. BAB X Wewenang Pengadilan yang Mengadili (Pasal 77 – Pasal 88)
11. BAB XI Koneksitas (Pasal 89 – Pasal 94)
12. BAB XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (Pasal 95 – Pasal 97)
13. BAB XIII Penggabungan Perkara Gugatan dan Ganti Kerugian (Pasal 98 – Pasal 101)
14. BAB XIV Penyidikan (Pasal 102 – Pasal 136)
15. BAB XV Penuntutan (Pasal 137 – Pasal 144)
16. BAB XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 146 – Pasal 232)
17. BAB XVII Upaya Hukum Biasa (Pasal 233 – Pasal 258)
18. BAB XVIII Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 259 – Pasal 269)
19. BAB XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 270 – Pasal 276)
20. BAB XX Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan (Pasal 277 – Pasal 283)
21. BAB XXI Ketentuan Peralihan (Pasal 284)
22. BAB XXII Ketentuan Penutup(Pasal 285 – Pasal 286)

Sumber Hukum Pidana

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP masih merupakan produk hukum dari Pemerintahan Kolonial Belanda, yang terdiri dari dari tiga buku, yakni : Buku I tentang ketentuan Umum (Pasal 1-103), Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488) dan Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah merupakan pruduk hukum Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.