Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6).
  2. BAB II Kewenangan dan Sumber Pemberian Pinjaman (Pasal 7 – Pasal 8).
  3. BAB III Kebijakan Pemberian Pinjaman (Pasal 9 – Pasal 10).
  4. BAB IV Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Pasal 11 – Pasal 23).
  5. BAB V Pembayaran Kembali dan Mata Uang (Pasal 24 – Pasal 26).
  6. BAB VI Penatausahaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Pasal 27 – Pasal 32).
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 33).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 144

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Back to top