Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Hukum Positif Indonesia-

Sistamatika Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5).
  2. BAB II Tugas dan Wewenang PUPN (Pasal 6 – Pasal 7).
  3. BAB III Penyerahan Pengurusan Piutang Negara (Pasal 8 – Pasal 10).
  4. BAB IV Penerimaan Pengurusan Piutang Negara dan Pemanggilan (Pasal 11 – Pasal 15).
  5. BAB V Pernyataan Bersama (Pasal 16 – Pasal 18).
  6. BAB VI Surat Paksa (Pasal 19 – Pasal 23).
  7. BAB VII Pemblokiran dan Penyitaan (Pasal 24 – Pasal 31).
  8. BAB VIII Lelang dan Pengalihan Hak Secara Paksa (Pasal 32 – Pasal 41).
  9. BAB IX Penjualan Tanpa Melalui Lelang dan Penebusan (Pasal 42 – Pasal 44).
  10. BAB X Pencegahan ke Luar Wilayah Indonesia (Pasal 45 – Pasal 48).
  11. BAB XI Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik (Pasal 49 – Pasal 53).
  12. BAB XII Paksa Badan (Pasal 54 – Pasal 62).
  13. BAB XIII Data dan Informasi Piutang Negara (Pasal 63 – Pasal 65).
  14. BAB XIV Pembayaran dan Keringanan Utang (Pasal 66 – Pasal 68).
  15. BAB XV Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (Pasal 69 – Pasal 70).
  16. BAB XVI Pelunasan dan Penyelesaian Piutang Negara (Pasal 71 – Pasal 73).
  17. BAB XVII Pengurusan Piutang Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik (Pasal 74).
  18. BAB XVIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 75 – Pasal 78).
  19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 79 – Pasal 80).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026.

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Back to top