Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3).
3. BAB III Penguasaan Mineral dan Batubara (Pasal 4 – Pasal 5).
4. BAB IV Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 6 – Pasal 8).
5. BAB V Wilayah Pertambangan (Pasal 9 – Pasal 33).
6. BAB VI Usaha Pertambangan (Pasal 34 – Pasal 35).
7. BAB VII Izin Usaha Pertambangan (Pasal 36 – Pasal 63).
8. BAB VIII Persyaratan Perizinan Usaha Pertmbangan (Pasal 64 – Pasal 65).
9. BAB IX Izin Pertambangan Rakyat (Pasal 66 – Pasal 73).
10. BAB X Izin Usaha Pertambangan Khusus (Pasal 74 – Pasal 84).
11. BAB XI Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus (Pasal 85 – Pasal 86).
12. BAB XII Data Pertambangan (Pasal 87 – Pasal 89).
13. BAB XIII Hak dan Kewajiban (Pasal 90 – Pasal 112).
14. BAB XIV Pengehntian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (Pasal 113 – Pasal 116).
15. BAB XV Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (Pasal 117 – Pasal 123).
16. BAB XVI Usaha Jasa Pertambangan (Pasal 124 – Pasal 127).
17. BAB XVII Pendapatan Negara dan Daerah (Pasal 128 – Pasal 133).
18. BAB XVIII Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan (Pasal 134 – Pasal 138).
19. BAB XIX Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat (Pasal 139 – Pasal 145).
20. BAB XX Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan (Pasal 146 – Pasal 148).
21. BAB XXI Penyidikan (Pasal 149 – Pasal 150).
22. BAB XXII Sanksi Administratif (Pasal 151 – Pasal 157).
23. BAB XXIII Ketentuan Pidana (Pasal 158 – Pasal 165).
24. BAB XXIV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 166 – Pasal 167).
25. BAB XXV Ketentuan Peralihan (Pasal 169 – Pasal 172).
26. BAB XXVI Ketentuan Penutup (Pasal 173 – Pasal 175).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

Keterangan:

1. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.