Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam pengelolaan sumber daya air setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara […]
Hukum Positif Indonesia- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengatur pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) agar tepat sasaran melalui […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor […]
Indonesian Positive Law- The era of regional autonomy has an impact on the problem of the division of authority in […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka memastikan penyaluran Bahan Bajar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, maka mulai tanggal 1 Juli […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaran Negara […]
Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral […]
Hukum Positif Indonesia- Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. […]
Hukum Posostif Indonesia- Pemerintah Indoensia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, salah satunya adalah melalui tenaga listrik […]
Hukum Positif Indonesia- Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Keterangan:
Hukum Positif Indonesia- Bahan bakar minyak solar (gas oil) merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak tertentu, yang diberi subsidi oleh […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka untuk peningkatan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk meringankan beban keuangan negara berkenaan dengan pengadaan bahan bakar minyak yaitu minyak tanah khusunya untuk pemakaian […]
Hukum Positif Indonesia- Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 […]