Skip to content

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sistematika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kepailitan (Pasal 2 – Pasal 221)
  3. BAB III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 222 – Pasal 294)
  4. BAB IV Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 295 – Pasal 298)
  5. BAB V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 299 – Pasal 303)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 304 – Pasal 305)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 306 – Pasal 308)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

Keterangan: sudah diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan Nomor 071/PUU-II/2004_001-002/PUU-III/2005 menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut “ayat (3)” Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Donation/Sumbangan

Donate $5 to buy me a coffee, to support producing great content. Thank You/Donasikan $5 untuk membelikan saya kopi, guna mendukung pembuatan konten yang bagus. Terimakasih

$5.00

Informasi selengkapnya silahkan klik tautan berikut ini “Kumpulan Artikel Kesehatan”.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.