Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Perundang-Undangan

Sistematika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kepailitan (Pasal 2 – Pasal 221)
  3. BAB III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 222 – Pasal 294)
  4. BAB IV Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 295 – Pasal 298)
  5. BAB V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 299 – Pasal 303)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 304 – Pasal 305)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 306 – Pasal 308)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

Keterangan: sudah diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan Nomor 071/PUU-II/2004_001-002/PUU-III/2005 menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut “ayat (3)” Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

WooCommerce

Informasi selengkapnya silahkan klik tautan berikut ini “Kumpulan Artikel Kesehatan”.

WordPress.com

Categories: Sumber Hukum, Undang Undang

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.