Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
2. BAB II Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 – Pasal 20).
3. BAB III Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21 – Pasal 24).
4. BAB IV Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 25 – Pasal 40).
5. BAB V Peran Serta Masyarakat (Pasal 41 – Pasal 42).
6. BAB VI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 43).
7. BAB II Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 45),

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140

Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi