Hukum Positif Indonesia- Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah atau biasa sebut dengan FORKOPIMDA sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka […]
Hukum Positif Indonesia- Batas dan Pembagian wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dan ditetapkan ketentuan Pasal 6 – Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib, yaitu urusan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Urusan […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah […]
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Lampung terdiri dari 2 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 1 Kota, dan 6 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Jambi terdiri dari 2 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 Kota, dan 5 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Riau terdiri dari 2 Kota, dan 10 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 7 Kota, dan 12 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 8 Kota, dan 25 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Aceh terdiri dari 5 Kota, dan 18 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh No Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dapat melakukan kerja sama dengan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain diatur dalam Pasal 2 […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (Pasal 2 – Pasal 12) BAB […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memperbolehkan masing-masing daerah untuk melakukan kerja sama baik kerja sama […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang Melakukan Penataan Desa? Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembentukan Desa Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 […]
Hukum Positif Indonesia- Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa […]
Hukum Positif Indonesia- Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Telah diuraikan pada pokok bahasan mengenai urusan […]
Hukum Positif Indonesia- Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi: Pengertian Urusan Pemerintahan Konkuren Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi […]
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 38 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia […]
Hukum Positif Indonesia- “Pemkot Batam Terbitkan Surat Edaran (SE) PNS Urunan Bayar Denda Terpidana Korupsi Abdul Samad”, demikian bunyi judul […]
Hukum Positif Indonesia- Kawasan khusus diatur dalam Pasal 360 – Pasal 362 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal […]