Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2).
  2. BAB II Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 3 – Pasal 9).
  3. BAB III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah (Pasal 10).
  4. BAB IV Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 11 – Pasal 29).
  5. BAB V Penghargaan dan Fasilitas Khusus (Pasal 30 – Pasal 35).
  6. BAB VI Sanksi Administratif (Pasal 36 – Pasal 48).
  7. BAB VII Pendanaan (Pasal 49).
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 50).
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 51 – Pasal 52).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d