Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4).
  2. BAB II Status dan Fungsi Hutan (Pasal 5 – Pasal 9).
  3. BAB III Pengurusan Hutan (Pasal 10).
  4. BAB IV Perencanaan Kehutanan (Pasal 11 – Pasal 20).
  5. BAB V Pengelolaan Hutan (Pasal 21 – Pasal 51).
  6. BAB VI Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan (Pasal 52 – Pasal 58).
  7. BAB VII Pengawasan (Pasal 59 – Pasal 65).
  8. BAB IX Masyarakat Hukum Adat (Pasal 67).
  9. BAB X Peran Serta Masyarakat (Pasal 68 – Pasal 70).
  10. BAB XI Gugatan Perwakilan (Pasal 71 – Pasal 73).
  11. BAB XII Penyelesaian Sengketa Hutan (Pasal 74 – Pasal 76).
  12. BAB XIII Penyidikan (Pasal 77).
  13. BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 78 – Pasal 79).
  14. BAB XV Ganti RUgi dan Sanksi Administratif (Pasal 80).
  15. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 81 – Pasal 82).
  16. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 83 – Pasal 84).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

Keterangan:

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: