Skip to content

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Sistematika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Status dan Fungsi Hutan (Pasal 5 – Pasal 9)
  3. BAB III Pengurusan Hutan (Pasal 10)
  4. BAB IV Perencanaan Kehutanan (Pasal 11 – Pasal 20)
  5. BAB V Pengelolaan Hutan (Pasal 21 – Pasal 51)
  6. BAB VI Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan (Pasal 52 – Pasal 58)
  7. BAB VII Pengawasan (Pasal 59 – Pasal 65)
  8. BAB IX Masyarakat Hukum Adat (Pasal 67)
  9. BAB X Peran Serta Masyarakat (Pasal 68 – Pasal 70)
  10. BAB XI Gugatan Perwakilan (Pasal 71 – Pasal 73)
  11. BAB XII Penyelesaian Sengketa Hutan (Pasal 74 – Pasal 76)
  12. BAB XIII Penyidikan (Pasal 77)
  13. BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 78 – Pasal 79)
  14. BAB XV Ganti RUgi dan Sanksi Administratif (Pasal 80)
  15. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 81 – Pasal 82)
  16. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 83 – Pasal 84)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: