Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
2. BAB II Penyelenggara Negara (Pasal 2).
3. BAB III Asas Umum Penyelenggara Negara (Pasal 3).
4. BAB IV Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara (Pasal 4 – Pasal 6).
5. BAB V Hubungan antar Penyelenggara Negara (Pasal 7).
6. BAB VI Peran Serta Masyarakat (Pasal 8 – Pasal 9).
7. BAB VII Komisi Pemeriksa (Pasal 10 – Pasal 19).
8. BAB VIII Sanksi (Pasal 20 – Pasal 22).
9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 23).
10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 24).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75