Posted oninUndang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Penyisipan Pasal 69A, 69B, 69C, dan 69D dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Dewan Pengawas
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Penyisipan BAB VA tentang Dewan Pengawas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Pasal 33, dan Perubahan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Susunan Organisasi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Penghapusan Pasal 19 ayat (2), Perubahan Pasal 21, Penghapusan Pasal 22, dan Penghapusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Ketentuan Pasal 13, Penghapusan Pasal 14, dan Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Penyisipan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Ketentuan Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Penyisipan Pasal 10A dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Ketentuan Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Ketentuan Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Ketentuan Umum, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Ketentuan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Pasal-Pasal Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Posted oninUndang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Posted oninUndang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Posted oninUndang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi