KKN | Hukum Positif Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

inAparatur

Reformasi Hukum: Pasal 70A, 70B, dan 70C di UU 19 Tahun 2019

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Undang-Undang KPK: Pasal 43A dan Implikasinya

candle sticks

Analisis Perubahan UU No. 19 Tahun 2019

numbers wall decor

Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 & UU No. 19 Tahun 2019

brown numbers cutout decors

Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi 2023

inOrganisasi Nonpemerintahan

Pengawasan Hukum: Struktur Dewan Pengawas KPK

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Pasal 33 dan 37 UU KPK 2019

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan UU KPK: Fokus pada Pasal 24, 29, dan 32

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan UU KPK: Analisis Pasal 19 dan 21

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Pasal KPK: Apa yang Baru di UU 19/2019?

lots of numbers

inOrganisasi Nonpemerintahan

Tugas dan Wewenang KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

inOrganisasi Nonpemerintahan

Tugas dan Wewenang KPK Berdasarkan UU 19/2019

gray bicycle chain on orange surface

inOrganisasi Nonpemerintahan

Analisis Perubahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Korupsi

inOrganisasi Nonpemerintahan

Tugas dan Wewenang KPK: Analisis Perubahan UU 19 Tahun 2019

blue red and yellow stripe surface

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Undang-Undang KPK 2019: Apa yang Baru?

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perbandingan UU KPK: Poin-Poin Perubahan 2019

inOrganisasi Nonpemerintahan

Analisis Perubahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Korupsi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

inYustisi

Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan

inPidana Khusus

Pengertian, Bentuk, dan Unsur Gratifikasi

silver chain

inIlmiah

Mata Rantai Korupsi

inIlmiah

Pesta Demokrasi dan KKN

bed empty equipments floor

inIlmiah

Uang, Moral dan Etika

police fun funny uniform

inIlmiah

Buah Simalakama Sebagai Penegak Hukum

grayscale photography of crying woman

inIlmiah

Hukum dan Air Mata

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

inPidana Khusus

Pahami Hukum dan Korupsi di Indonesia