Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Penyisipan Pasal 69A, 69B, 69C, dan 69D dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Dewan Pengawas

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak ada berkenaan dengan ketentuan peralihan. Pasal 69A  Pasal 69B  Pasal 69C  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Penyisipan BAB VA tentang Dewan Pengawas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan BAB VA tentang Dewan Pengawas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak ada.  BAB VA DEWAN PENGAWAS  Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A, […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Pasal 33, dan Perubahan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 33, dan perubahan Pasal 37  UU No.19/2019  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Pasal 33 UU  No. 30 Tahun 2002 UU No.19 Tahun 2019 […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Susunan Organisasi

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Susunan Organisasi Perubahan Pasal 24 UU  No. 30 Tahun […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Penghapusan Pasal 19 ayat (2), Perubahan Pasal 21, Penghapusan Pasal 22, dan Penghapusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan penghapusan Pasal 19 ayat (2), perubahan Pasal 21, pengahpusan Pasal 22, dan pengapusan Pasal 23¬†¬†Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi Komisi […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 13, Penghapusan Pasal 14, dan Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 13, pengahpusan Pasal 14, dan perubahan kententuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi UU  No. 30 Tahun 2002 UU […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Penyisipan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat pada undang-undang sebelumnya. Untuk itu disisipkan Pasal 12A […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Pasal 11 UU  No. 30 Tahun 2002 UU No.19 Tahun […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Penyisipan Pasal 10A dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan Pasal 10A dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat pada undang-undang sebelumnya. Untuk itu disisipkan Pasal 10A yang menyebutkan bahwa: Pasal 10A

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Pasal 9 UU  No. 30 Tahun 2002 UU No.19 Tahun […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Perubahan Pasal 7 UU  No. 30 […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Ketentuan Umum, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ketentuan Umum, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Perubahan […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Ketentuan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. UU  No. 30 Tahun 2002 UU No.19 Tahun 2019 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Pasal-Pasal Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada artikel ini disajikan pasal demi pasal perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya. Terdapat tiga puluh tujuh butir perubahan yang dilakukan, yaitu: Masing-masing perubahan tersebut […]

Categories
Yustisi

Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan

Hukum Positif Indonesia- Menghadapi perayaan Idul Fitri sudah menjadi tradisi di Indonesia untuk saling memberikan bingkisan atau parcel kepada para rekanan bisnis. Hal-hal seperti ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang disebut dengan gratifikasi. Untuk […]

Categories
Pidana Khusus

Unsur Gratifikasi

Hukum Positif Indonesia- Gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Gratifikasi Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor […]

Categories
Ilmiah

Mata Rantai Korupsi

By: Rendra Topan Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan untuk terjadinya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan negara. Bila […]

Categories
Ilmiah

Pesta Demokrasi dan KKN

Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, artinya bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu Indonesia menetapkan peraturan demokrasi dalam rangka pelaksanaan demokrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan […]

Categories
Ilmiah

Uang, Moral dan Etika

By: Rendra Topan Manusia adalah merupakan makhluk sosial, maksudnya adalah bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Dengan adanya masyarakat agar berjalan tertib dan teratur, maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur tata cara bermasyarakat berupa nilai dan norma, serta etika, sehingga terciptalah hukum baik […]

Categories
Ilmiah

Buah Simalakama Sebagai Penegak Hukum

By: Rendra Topan Profesi penegak hukum merupakan profesi yang bergengsi, namun mempunyai risiko yang tinggi juga. Dikatakan demikian karena profesi inilah yang melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan norma tertulis yang berisikan perintah dan larangan terhadap suatu hal di dalam kehidupan bermasyarakat,yang apabila bila dilanggar akan mendapat hukuman atau sanksi. […]