BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Arah, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Jenis Statistik dan Cara Pengumpulan Data (Pasal 5 – Pasal 10) BAB IV […]
Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Presiden 2019
Lembaga Survey Terdaftar di KPU Jokowi – Ma’ruf Prabowo – Sandi 1. Poltracking Indonesia 55,08% 44,92% 2. Charta Politika Indonesia 54,46% 45,54% 3. Indo Barometer 54,33% 45.67% 4. Penelitian dan Pengembangan Kompas […]
Perumusan dan Penetapan SNI
By: Rendra Topan Perumusan dan penetapan SNI diatur dalam Pasal 10 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Setelah dilakukannya perencanaan SNI, kemudian […]
Perencanaan SNI
By: Rendra Topan Perencanaan diatur dalam Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Standar Nasional Indonesia (SNI) direncanakan dan dirumuskan untuk […]
Standarisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah
By: Rendra Topan Standarisasi diatur dalam Pasal 3 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Pengertian standarisasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah […]
Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
By: Rendra Topan Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang […]
Hubungan Antara Perlindungan Anak Dengan Sistem Peradilan Anak
Berbicara tentang sistem peradilan anak tentunya tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak, dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Diversi (Pasal 6 – Pasal 15) BAB III Acara Peradilan Anak (Pasal 16 – Pasal 62) BAB IV Petugas Kemasyarakatan (Pasal […]
Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan
By: Rendra Topan Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah diatur mengenai kategori pendidikan dengan tahapan yang jelas. Tahapan-tahapan ini berupa […]
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
By: Rendra Topan Pengertian peserta didik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang […]
