By: Rendra Topan Pada arikel tentang jalan telah diuraikan mengenai pengelompokan jalan berdasarkan peruntukkannya dibedakan menjadi jalan umum dan jalan khusus. serta pengertian sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pengertian jalan umum menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Jalan […]
Month: April 2019
Categories
Indonesia Negara Hukum
By: Rendra Topan Nusantara adalah sebutan lain untuk negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi dasar penyebutan nusantara, dimana nusa berarti pulau dalam bahasa sansekerta. Indonesia dengan ribuan pulaunya tentu mempunyai keanekaragaman suku, budaya, adat dan istiadat serta bahasa, sehingga pada tanggal […]
By: Rendra Topan Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi dalam rangka mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan. Untuk itu pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Peran, Pengelompokan, dan Bagian-Bagian Jalan (Pasal 5 – Pasal 12) BAB IV Jalan Umum (Pasal 13 – Pasal 42) BAB V Jalan Tol (Pasal 43 – Pasal 57) […]
By: Rendra Topan Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan kewajiban, untuk itu terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan diwajibkan kepada […]
By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Transaksi Keuangan Transaksi keuangan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan […]
Categories
Jadwal Imsakiyah 1440 H / 2019 M
Jadwal Imsakiyah Seluruh Kota di Indonesia Kota Batam TANGGAL RAMADAN IMSAK SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 1 Ramadan 04:28 04:38 12:04 15:24 18:08 19:20 2 Ramadan 04:28 04:38 12:04 15:24 18:08 19:20 3 Ramadan 04:28 04:38 12:04 15:25 18:08 19:20 4 Ramadan 04:27 04:37 12:04 15:25 18:08 19:20 5 Ramadan 04:27 04:37 12:04 15:25 18:08 […]
By: Rendra Topan Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI) di atur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia Setelah melalui tahapan perencanaan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka selanjutnya dilakukan pemeliharaan terhadap […]
By: Rendra Topan Penerapan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam ketentuan Pasal 20 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penerapan dan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat diterapkan oleh para pelaku usaha, kementerian, lembaga pemerintah […]
By: Rendra Topan Hak dan Kewajiban dalam hal keterbukaan informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak dan kewajiban dalam uraian ini terdiri atas hak dan kewajiban pemohon informasi publik, hak dan kewajiban badan publik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dalam Undang-Undang Nomor […]
By: Rendra Topan Merujuk pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahawa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Asas Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang keterbukaan informasi publik ini mempunyai asas sebagai berikut: […]
By: Rendra Topan Pengertian dan Istilah dalam Keterbukaan Informasi Publik Pengertian dan istilah keterbukaan informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun pengertian dan istilah tersebut adalah: Informasi, adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik (Pasal 4 – Pasal 8) BAB IV Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan […]
By: Rendra Topan Mengingat arti pentingnya statistik bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan bermacam-macam kegiatan dalam banyak aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tujuan Statistik Undang-undang statistik diarahkan untuk: Mendukung pembangunan Nasional Mengembangkan sistem […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Arah, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Jenis Statistik dan Cara Pengumpulan Data (Pasal 5 – Pasal 10) BAB IV Penyelenggaraan Statistik (Pasal 11 – Pasal 14) BAB V Pengumuman dan Penyebarluasan (Pasal 15 – […]
Perhitungan Suara PilPres-Pileg oleh KPU Lembaga Survey Terdaftar di KPU Jokowi – Ma’ruf Prabowo – Sandi 1. Poltracking Indonesia 55,08% 44,92% 2. Charta Politika Indonesia 54,46% 45,54% 3. Indo Barometer 54,33% 45.67% 4. Penelitian dan Pengembangan Kompas 54,42% 45,58% 5. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) 54,86% 45,18% 6. Indikator Politik Indonesia 53,91% 46,09% 7. […]
By: Rendra Topan Perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perumusan Standar Nasional Indonesia Setelah dilakukannya perencanaan Standar Nasional Indonesia (SNI), kemudian dirumuskan yang disusun dalam bentuk Program Nasional […]
By: Rendra Topan Perencanaan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perencanaan Standar Nasional Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) direncanakan dan dirumuskan untuk membakukan persyaratan teknis, kualifikasi, dan/atau kompetensi yang berkaitan dengan barang, jasa, proses dan […]
By: Rendra Topan Standarisasi diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Standarisasi Pengertian standarisasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional adalah proses merencanakan, […]
By: Rendra Topan Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan secara garis besar mengenai: Ruang lingkup dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 […]