Hukum Positif Indonesia- Mahkamah Konstisui Republik Indonesia telah menetapkan perubahan persyaratan dalam pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan […]
Hukum Positif Indonesia- Guna terlaksananya demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah […]
Hukum Positif Indonesia- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta hak dan kewajibannya, seorang kepala desa harus melalui mekanisme pemilihan […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun […]
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 […]
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi mengejawantahkan hal tersebut salah satunya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden setiap […]
Hukum Positif Indonesia- Persyaratan menjadi calon kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, […]
Hukum Positif Indonesia- Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, […]
Hukum Positif Indonesia- Petahana sebagai pasangan kepala daerah terpilih dapat dibatalkan pencalonannya sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil […]
Hukum Positif Indonesia- Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 […]
Hukum Positif Indonesia- Penundaan tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Persyaratan Calon Kepala Daerah Persyaratan calon kepala daerah di Indonesia […]
Hukum Positif Indonesia- Telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelaksanaan pemilihan […]
Hukum Positif Indonesia- Pembagian wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai […]
Hukum Positif Indonesia- Sengketa Proses Pemilu dan Perselihan Hasil Pemilu merupakan dua hal yang berbeda, untuk mencegah terjadinya diskriminasi dengan mendiskreditkan […]
Hukum Positif Indonesia- Perselisihan hasil pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 473 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang […]
Perhitungan Suara PilPres-Pileg oleh KPU Lembaga Survey Terdaftar di KPU Jokowi – Ma’ruf Prabowo – Sandi 1. Poltracking Indonesia 55,08% […]
Hukum Positif Indonesia- Pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun tidak terlepas dari peranan semua pihak termasuk peran serta masyarakat. […]
Hukum Positif Indonesia- Sudah menjadi hal biasa setiap menjelang pemilihan umum yang merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia selalu ada saja […]
Hukum Positif Indonesia- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara dan pemungutan suara dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tertutup kemungkinan […]
Hukum Positif Indonesia- Kampanye pemilihan umum diatur dalam Buku Ketiga BAB VII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. […]