Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Buku Kesatu, Pengaturan dan Istilah

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
2. BAB II Asas, Prinsip, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 5).

Buku Kedua, Penyelenggara Pemilihan Umum

1. BAB I Komisi Pemilihan Umum (Pasal 6 – Pasal 88).
2. BAB II Pengawas Pemilihan Umum (Pasal 89 – Pasal 154).
3. BAB III Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Pasal 155 – Pasal 166).

Buku Ketiga, Pelaksanaan Pemilihan Umum

1. BAB I Umum (Pasal 167 – Pasal 168).
2. BAB II Peserta dan Persyaratan Pemilihan Umum (Pasal 169 – Pasal 171).
3. BAB III Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Pasal 185 –Pasal 197).
4. BAB IV Hak Memilih (Pasal 198 – Pasal 200).
5. BAB V Penyusunan Daftar Pemilih (Pasal 201 – Pasal 220).
6. BAB VI Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsim dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 221 – Pasal 266).
7. BAB VII Kampanye Pemilihan Umum (Pasal 267 – Pasal 339).
8. BAB VIII Pemungutan Suara (Pasal 340 – Pasal 371).
9. BAB IX Pemungutan Suara Ulang, Perhitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang (Pasal 372 – Pasal 380).
10. BAB X Penghitungan Suara (Pasal 381 – Pasal 410).
11. BAB XI Penetapan Hasil Pemilu (Pasal 411 – Pasal 415).
12. BAB XII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Pasangan Calon Terpilih (Pasal 416 – Pasal 426).
13. BAB XIII Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji (Pasal 427 – Pasal 430).
14. BAB XIV Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan (Pasal 431 – Pasal 433).
15. BAB XV Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 434).
16. BAB XVI Pemantauan Pemilu (Pasal 435 – Pasal 447).
17. BAB XVII Partisipasi Masyarakat (Pasal 448 – Pasal 450).
18. BAB XVIII Pendanaan (Pasal 451 – Pasal 453).

Buku Keempat, Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu

1. BAB I Pelanggaran Pemilu (Pasal 454 – Pasal 465).
2. BAB II Sengketa Proses Pemilu (Pasal 466 – Pasal 472).
3. BAB III Perselisihan Hasil  Pemilu (Pasal 473 – Pasal 475).

Buku Kelima, Tindak Pidana Pemilu

1. BAB I Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Pasal 476 – Pasal 487).
2. BAB II Ketentuan Pidana Pemilu (Pasal 488 – Pasal 554).

Buku Keenam, Penutup

1. BAB I Ketentuan Lain-Lain (Pasal 555 – Pasal 558).
2. BAB II Ketentuan Peralihan (Pasal 559 – Pasal 568).
3. BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 569 – Pasal 573).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182