Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 Terdiri dari 2 (dua) pasal Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7 Keterangan: Lampiran belum tersedia, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 juga […]
Tag: 2017
Sistematika Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjung Pinang 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kota Tanjung Pinang Tahun 2017 Nomor 14
Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Pemajuan (Pasal 6 – Pasal 40) BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal 41 – Pasal 42) BAB IV Tugas dan Wewenang (Pasal 43 – Pasal 46) BAB V Pendanaan (Pasal 47 – Pasal 49) BAB […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terdiri dari dua pasal. Lampiran
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penyelenggaraan Gerakan PKK (Pasal 2 – Pasal 16) BAB III Peran Serta Masyarakat (Pasal 17) BAB IV Pendanaan (Pasal 18) BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225
Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 4 – Pasal 8) BAB III Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 9) BAB IV Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 10 […]
Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Sanksi (Pasal 7 – Pasal 9) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Terdiri dari dua pasal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Tanggung Jawab dan Kewenangan (Pasal 4 – Pasal 10) BAB IV Usaha Jasa Konstruksi (Pasal 11 – Pasal 38) BAB V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Pasal 38 – Pasal […]
Terdiri dari 37 Pasal.
Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Layanan Praktik Arsitek (Pasal 4 – Pasal 5) BAB IV Persyaratan Arsitek (Pasal 6 – Pasal 17) BAB V Arsitek Asing (Pasal 18 – Pasal 20) BAB VI Hak […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 3 – Pasal 9) BAB III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah (Pasal 10) BAB IV Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 11 […]
Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tata cara Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Sanksi (Pasal 7 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pekerja Migran Indonesia (Pasal 4 – Pasal 6) BAB III Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 7 – Pasal 37) BAB IV Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 38) […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 8) BAB II Alokasi Lahan (Pasal 9 – Pasal 15) BAB III Dokumen Alokasi Lahan dan Prosedur (Pasal 16 – Pasal 25) BAB IV Layanan Lainnya (Pasal 26 – Pasal 37) BAB V Kewajiban dan Larangan (Pasal 38 – Pasal 39) BAB VI Pengawasan dan Tindak Lanjut […]
Sistematika Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penerimaan dan Verifikasi Laporan (Pasal 2 – Pasal 10) BAB III Pemeriksaan Laporan (Pasal 11 – Pasal 27) BAB IV Penyelesaian Laporan (Pasal 28 – Pasal 39) BAB V Monitoring Penyelesaian Laporan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Buku Kesatu, Pengaturan dan Istilah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Prinsip, dan Tujuan (Pasal 2- Pasal 5) Buku Kedua, Penyelenggara Pemilihan Umum BAB I Komisi Pemilihan Umum (Pasal 6 – Pasal 88) BAB II Pengawas Pemilihan Umum (Pasal 89 – Pasal 154) […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan (Pasal 4 – Pasal 14) BAB III Pengadaan (Pasal 15 – Pasal 45) BAB IV Pangkat dan Jabatan (Pasal 46 – Pasal 161) BAB V Pengembangan Karier, Pengembangan […]