Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana
Hukum Positif Indonesia: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Bagian Kesatu Tindak Pidana Paragraf 1 Umum Pasal 12 Ayat (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Penjelasan: Cukup jelas. Ayat (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan…
Ruang Lingkup Ketentuan Peraturan Pidana (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA Bagian Kesatu Menurut Waktu Pasal 1 Ayat (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Penjelasan: Ketentuan ini mengandung…
Menggali Istilah Penting dalam KUHP Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pengertian dan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) diatur dalam ketentuan Pasal 144 – Pasal 187. Berikut ini pengertian dan istilah dimaksud: Tindak Pidana Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Setiap Orang…
Apa Itu Hukum Positif Indonesia?
Hukum Positif Indonesia- Hukum positif merupakan hukum yang diciptakan oleh otoritas manusia, dalam prosesnya hukum positif ini tidak hanya pada bentuknya yang tertulis, tetapi juga landasan filosofis yang membentuknya. Hal ini dikenal dengan aliran positivisme hukum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hukum Positif Hukum positif yang dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan ius constitutum…
Sejarah dan Makna Hari Guru di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Singkat Hari Guru Tanggal 25 November diperingati sebagai hari guru, hal ini mempunyai latar belakang atau sejarah yang cukup panjang dimulai dari era kolonial Belanda, era pendudukan Jepang, dan era setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Era Kolonial Belanda Pada era kolonial Belanda telah didirikan sebuah Sekolah…
Memahami Prinsip Hukum Ei Incumbit Probatio Quidicit
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Ei Incumbit Probatio Quidicit Ei Incumbit Probatio Quidicit, Nonqui Negat merupakan sebuah adagium hukum yang memiliki arti, “beban pembuktian ada pada orang yang menyatakan, bukan pada orang yang menyangkal”. Adagium ini berasal adari tradisi hukum Romawi yang banyak mempengaruhi sistem hukum modern, termasuk hukum perdata dan…
Hak Keuangan dan Protokoler Kepala Daerah
Hukum Positif Indonesia- Hak kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasak 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi hak kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu: Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Keuangan Hak keuangan kepala daerah meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Mengenai gaji…
Kalender Hari Libur Nasional dan Cuti 2026
Hukum Positif Indonesia- Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan keputusan bersama berkenaan dengan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 guna efesiensi dan efektivitas hari kerja. Keptusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497…
Larangan dan Sanksi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Larangan dan Sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasal 76 – Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Adapun yang menjadi larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur…
Kewajiban Kepala Daerah dalam Laporan Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Kepala daerah memiliki kewajiban selain yang diesebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membuat laporan. Jenis laporan yang harus disampaikan oleh kepala daerah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungajawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam uraian ini…
Peran Kepala Daerah dan Wakilnya dalam Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan kepala daerah di Indonesia terdiri dari gubernur untuk daerah provinsi, wali kota untuk daerah kota, dan bupati untuk daerah kabupaten. Kepala daerah ini dalam melaksanakan tugas dan weweangnya dibantu oleh wakil kepala daerah, wakil…
Perubahan Terbaru Peraturan Perdagangan Bebas 2025
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka memberikan kepastian hukum guna penerapan yang efektif dan efisien mengenai penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan beas, pemerintah melakukan perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Berikut…
Abolisi dan Amnesti: Peran Presiden dalam Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam sistem hukum Indonesia, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi dan amnesti sebagai bagian dari mekanisme pengampunan negara. Infografik berikut merangkum dasar hukum, prosedur pemberian, dan contoh terkini dari implementasi hak tersebut, menunjukkan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan pertimbangan lembaga legislatif dalam proses hukum nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar…
Merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-80: Tema dan Filosofi Logo
Tema dan Filosofi Logo HUT Kemerdekaan RI ke-80 Hukum Positif Indonesia- 17 Agustus 2025 merupakan HUT (Hari Ulang Tahun) Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke-80, tepatnya terhitung sejak Proklamai Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI ke -80 tersebut, Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara telah membentuk panita…
Sejarah dan Makna Toga Hakim di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Singkat Toga Hakim Tradisi toga hakim punya akar sejarah yang panjang dan menarik. Awalnya, konsep toga berasal dari bangsa Etruskan di Italia sekitar 1200 SM, lalu diadopsi oleh bangsa Romawi sebagai simbol kewarganegaraan dan kekuasaan. Di masa Romawi, toga dikenakan oleh para pejabat dan warga negara…
Sekolah Rakyat: Pendidikan Berkualitas untuk Keluarga Miskin
Hukum Positif Indonesia- Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk Memuliakan Keluarga Miskin dan Memfasilitasi Kebangkitan Wong Cilik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat adalah program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat Pendidikan, yang ditujukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN). DTSEN…
Pemikiran Hukum Ernst Utrecht dan Pengaruhnya di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Ernst Utrecht adalah seorang tokoh penting dalam sejarah hukum dan politik Indonesia. Ia lahir pada 30 Oktober 1922 di Surabaya dan dikenal sebagai pakar hukum serta politikus Indo-Belanda yang berhaluan nasionalis. Utrecht pernah menjadi anggota Konstituante Republik Indonesia mewakili Partai Nasional Indonesia (PNI) dan golongan Indo-Belanda.…
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Tugas, Fungsi, dan Perannya di Masyarakat
Hukum Positif Indonesia- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang sejarah Polri, tugas dan fungsinya, struktur organisasi, serta tantangan yang dihadapi dalam era modern. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa Itu Kepolisian Negara…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Get new content delivered directly to your inbox.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.