Categories
Kelembagaan

Mengenal Komisi Aparatur Sipil Negara

Hukum Positif Indonesia- Untuk melaksakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga dengan sebutan Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Komisi Aparatur Sipil Negara Tujuan Komisi Aparatur Sipil Negara Sifat dan Fungsi Komisi […]

Categories
Aparatur

Komponen Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara Tahun 2022

Hukum Positif Indonesia- Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443H yang bertepatan dengan bulan Mei 2022, pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh aparatur negara sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap kinerja aparatur. Hal ini dinyatakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, […]

Categories
Tinjauan Yuridis

Surat Keputusan (SK) Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Legalitas dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Permasalahan Tinjauan Pustaka Pengertian Aparatur Sipil Negara Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pembahasan Hubungan Surat Keputusan (SK) Jabatan dengan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kesimpulan Pendahuluan Latar Belakang Seiring dengan program kerja yang dicanangkan oleh […]

Categories
Aparatur

Gambaran Umum mengenai Penyusunan Rencana Sasaran Kinerja Pegawai

Hukum Positif Indonesia- Sasaran kinerja  merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara berkala. Demikian juga halnya dengan  organisasi pemerintahan tentunya juga mempunyai sasaran kinerja. Sasaran kinerja dalam skala kecil di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah dimulai dari sasaran kinerja pegawainya yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan […]

Categories
Peraturan Lain Sumber Hukum

Anggaran Dasar Koprs Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Nama, Sifat, Waktu, dan Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Dasar, Fungsi, dan Kedaulatan Organisasi (Pasal 5 – Pasal 7) BAB IV Visi, Misi, dan Program (Pasal 8 – Pasal 10) BAB V Jati Diri, Kode Etik, Lambang, […]

Categories
Aparatur

Upaya Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara

Hukum Positif Indonesia- Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelanggaran hak dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan upaya administratif. Untuk itu pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Mengenai pengertian upaya administratif dan hal lainnya berkenaan dengan upaya administratif […]

Categories
Aparatur

Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Melalui Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal […]

Categories
Aparatur

Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hukum Positif Indonesia- Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian sebelumnya bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selanjutnya dalam uraian ini disampaikan mengenai […]

Categories
Aparatur

Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya

Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Guru Kewajiban Guru Komponen Penghasilan Guru Penghasilan Lainnya Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Fungsional Guru Tunjangan Khusus Guru Kesejahteraan Tambahan Guru Hak Guru Guru dalam melaksanakan […]

Categories
Aparatur

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan […]