Hukum Positif Indonesia- Kejahatan dan pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan dapat […]
Hukum Positif Indonesia- Berkembangnya dunia perbankan beberapa waktu belakangan ini yang begitu cepat menimbulkan beberapa masalah perbankan, salah satunya adalah […]
Hukum Positif Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan […]
Hukum Positif Indonesia- Kepemimpinan atau leadership bahasa nge-trend-nya, menurut saya adalah seni untuk menggerakan satu orang atau lebih, agar dapat […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak […]
PROSEDUR PENGGUNAAN DAN SUPERVISI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA LINGKUNGAN PERADILAN […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Keterangan: Diubah dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Keterangan: […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sumber Hukum Pidana 1. Kitab Undang-Undang Hukum […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Dasar, Asas dan Tujuan […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lembaran Negara Republik […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 […]
SistematikaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I Kententuan Umum (Pasal 1) BAB II BAB […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Korupsi Kategori perbuatan yang disebut dengan korupsi dalam Pasal 2 ayat […]
Hukum Positif Indonesia- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IBENTUK […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka menjaga keseimbangan antara kesedian air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka […]
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Selain limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sudah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan limbah yang berbahaya […]
Hukum Positif Indonesia- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13 –Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam tujuannya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan turut memperhatikan hal-hal yang […]
Hukum Positif Indonesia- Pemilihan Presiden RI periode 2019-2024 sudah memasuki tahapan pendaftaran calon presiden, dimana sampai pada batas akhir waktu […]