Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2).
  2. BAB II Penetapan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Pasal 3 – Pasal 9).
  3. BAB III Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 10 – Pasal 11).
  4. BAB IV Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 12 – Pasal 30).
  5. BAB V Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 31 – Pasal 46).
  6. BAB VI Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 47 – Pasal 52).
  7. BAB VII Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 53 – Pasal 98).
  8. BAB VIII Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 99 – Pasal 144).
  9. BAB IX Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 145 – Pasal 174).
  10. BAB X Dumping (pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 175 – Pasal 190).
  11. BAB XI Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 191 – Pasal 195).
  12. BAB XII Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 196 – Pasal 197).
  13. BAB XIII Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fugsi Lingkungan Hidup (Pasal 198 – Pasal 216).
  14. BAB XIV Sistem Tanggap Darurat Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 217 – Pasal 236).
  15. BAB XV Pembinaan (Pasal 237).
  16. BAB XVI Pengawasan (Pasal 238 – Pasal 240).
  17. BAB XVII Pembiayaan (Pasal 241 – Pasal 242).
  18. BAB XVIII Sanksi Administratif (Pasal 243 – Pasal 253).
  19. BAB XIX Ketentuan Peralihan (Pasal 254 – Pasal 256).
  20. BAB XX Ketentuan Penutup (Pasal 257 – Pasal 259).
  21. Lampiran.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Back to top