Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 […]
Hukum Positif Indonesia- Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, sehingga dalam penyelenggaraan demokrasi ekonomi keberadaan diatur dengan […]
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan permodalan dan saham perseroan diatur dalam Pasal 31 – Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai syarat-syarat perkawinan. Dalam uraian ini […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Keterangan terdakwa merupakan tahapan terakhir dalam proses pembuktian di sidang peradilan perkara pidana. Dalam uraian ini disampaikan […]
Hukum Positif Indonesia- Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 […]
Hukum Positif Indonesia- Surat merupakan salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indonesia- Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Keterangan ahli juga merupakan alat bukti yang sah, adapun yang dimaksud […]
Hukum Positif Indonesia- Kita sudah sering mendengar atau membaca isitilah poligami, melalui uraian singkat ini disampaikan uraian secara singkat mengenai […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Keterangn Saksi Pengertian keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Setelah dibukanya acara persidangan perkara pidana untuk pertama kalinya, kemudian jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Untuk […]
Hukum Positif Indonesia- Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang mempunyai peranan penting dalam jalan suatu proses peradilan. Dalam uraian ini […]
Hukum Positif Indonesia- Kawasan khusus diatur dalam Pasal 360 – Pasal 362 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biasa disebut […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka membuat terang suatu peristiwa tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap diri seseorang. Dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus Lembaran Negara Republik Indonesia […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangkaian hukum acara pidana, putusan akhir merupakan bagian terakhir dalam penyelesaian perkara pidana pada peradilan tingkat […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jenis Upaya Hukum Upaya hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP […]
Hukum Positif Indonesia- Pemeriksaan tingkat banding termasuk kepada upaya hukum biasa yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan pada tingkat pertama. […]
The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post […]
Hukum Positif Indoensia- Setelah proses putusan pengadilan tingkat pertama, baik terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan banding yang merupakan upaya […]
Hukum Positif Indonesia- Upaya hukum luar biasa ini diatur dalam Pasal 259 – Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana […]
Blog Blog ini menggunakan domain sesuai nama saya yaitu rendratopan.com dengan judul Hukum Positif Indonesia. Visi Blog ini mempunyai visi […]
Hukum Positif Indonesia- Pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 270 – Pasal 276 KUHAP. Untuk pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Narkotika Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Tidak cakapnya rohani dan/atau rohani seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga merupakan salah satu alasan untuk pemberhentian […]
Hukum Positif Indonesia- Judul di atas dipilih penulis karena menarik untuk disampaikan kepada masyarakat mengingat kejadian-kejadian yang berkenaan dengan organisasi […]
Hukum Positif Indonesia- Manusia adalah merupakan makhluk sosial, maksudnya adalah bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia dan makhluk […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Profesi penegak hukum merupakan profesi yang bergengsi, namun mempunyai risiko yang […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maksudnya adalah bahwa Indonesia […]
Hukum Positif Indonesia- Kepala daerah baik gubernur, dan bupati/walikota adalah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah […]