Hukum Positif Indonesia- Hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi dan ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi Larangan dalam penggunaan data pribadi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 65 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan […]
Category: Pidana Khusus
Categories
Mengenal Tindak Pidana Terorisme
Hukum Positif Indonesia- Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme; Untuk menjamin kepastian hukum mengenai tindak pidana terorisme pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah […]
Categories
Tindak Pidana Pornografi
Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, berdampak terhadap sosial kemasyarakatan baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Telah diketahui bersama bahwa hanya dengan sebuah handphone, kita dapat membuat sebuah gambar baik berupa foto atau merekam sebuah kegiatan tertentu, sehingga hal ini dapat disalahgunakan diantaranya untuk merekam sebuah kegiatan […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas mengenai ketentuan pidana dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan kegiatan hilir. Untuk kepastian hukum dalam kegiatan migas, secara umum pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 51 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indonesia- Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi judul yang pilih untuk menguraikan tentang isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan terutama dalam kehidupan berumah tangga. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian […]
Hukum Positif Indonesia- Hak asasi merupakan hak yang diberikan oleh Sang Pencipta, untuk itu kerberadaannya dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Perdagangan orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 […]
Categories
Unsur Gratifikasi
Hukum Positif Indonesia- Gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Gratifikasi Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor […]
By: Rendra Topan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen mengatur juga ketentuan pidana dalam Pasal 104 – Pasal 116, adapun ketentuan pidana tersebut adalah sebagai berikut: Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, diancam […]
Hukum Positif Indonesia- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian mengatur tentang ketentuan pidana dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu Pasal 62 – Pasal 73. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pidana Pokok atas Tindak Pidana dalam Standar Nasional Indonesia Perbuatan yang termasuk tindak pidana dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah: Pidana Tambahan […]
Hukum Positif Indonesia- Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Khususnya akan dibahas mengenai pasal-pasal yang berkenaan dengan kerahasiaan bank berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank. Dalam […]
Categories
Ketentuan Tindak Pidana Pemilu
By: Rendra Topan Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidanan Pemilu Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu: Setiap orang yang memberikan […]
Categories
Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, disebutkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: Mengingat tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersebut di atas yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, […]
Hukum Positif Indonesia- Kejahatan dan pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan dapat diancam pidana atau dijatuhi hukuman/sanksi, sedangkan pengertian perbankan itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan […]
Categories
Mengenal Tindak Pidana Korupsi
By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Korupsi Kategori perbuatan yang disebut dengan korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau […]
Hukum Positif Indonesia- Semakin berkembangnya kegiatan perbankan di Indonesia dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pencucian Uang Pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 […]