Categories
Pidana Khusus

Mengenal Tindak Pidana Terorisme

Hukum Positif Indonesia- Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme; Untuk menjamin kepastian hukum mengenai tindak pidana terorisme pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Pornografi

Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, berdampak terhadap sosial kemasyarakatan baik itu dampak positif maupun dampak negatif.   Telah diketahui bersama bahwa hanya dengan sebuah handphone, kita dapat membuat sebuah gambar baik berupa foto atau merekam sebuah kegiatan tertentu, sehingga hal ini dapat disalahgunakan diantaranya untuk merekam  sebuah kegiatan […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Dalam Perlindungan Anak

Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas mengenai ketentuan pidana dalam […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Dalam Kegiatan Usaha Migas

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan kegiatan hilir. Untuk kepastian hukum dalam kegiatan migas, secara umum pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 51 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam uraian […]

Categories
Hukum Pidana Pidana Khusus

Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang

By: Rendra Topan Hak asasi merupakan hak yang diberikan oleh Sang Pencipta, untuk itu kerberadaannya dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Perdagangan […]

Categories
Pidana Khusus

Unsur-Unsur Gratifikasi

By: Rendra Topan Gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Gratifikasi Bentuk Gratifikasi Unsur garitifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Subjek […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Dalam Perdagangan

By: Rendra Topan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen mengatur juga ketentuan pidana dalam Pasal 104 – Pasal 116, adapun ketentuan pidana tersebut adalah sebagai berikut: Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, diancam […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Dalam Standar Nasional Indonesia

By: Rendra Topan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian mengatur tentang ketentuan pidana dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu Pasal 62 – Pasal 73. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pidana Pokok atas Tindak Pidana dalam Standar Nasional Indonesia Pidana Tambahan atas Tindak Pidana dalam Standar Nasional Indonesia Pidana Pokok atas Tindak […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

By : Rendra Topan Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Khususnya akan dibahas mengenai pasal-pasal  yang berkenaan dengan kerahasiaan bank  berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank.  […]

Categories
Pidana Khusus

Ketentuan Tindak Pidana Pemilu

By : Rendra Topan Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidanan Pemilu Hal yang Merugikan Warga Negara Indonesia yang Memiliki Hak Pilih Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidanan Pemilu Berikut […]