Skip to content

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan […]

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 3)
  2. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 4 – Pasal 7)
  3. BAB III Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 8 – Pasal 17)
  4. BAB IV Perencanaan Pengadaan (Pasal 18 – Pasal 22)
  5. BAB V Persiapan Pengadaan (Pasal 23 – Pasal 46)
  6. BAB VI Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Pasal 47- Pasal 49)
  7. BAB VII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Pasal 50 – Pasal 58)
  8. BAB VIII Pengadaan Khusus (Pasal 59 – Pasal 64)
  9. BAB IX Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan (Pasal 65 – Pasal 68)
  10. BAB X Pengadaan Barang/Jasa Secara Electronik (Pasal 69 – Pasal 73)
  11. BAB XI Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan (Pasal 74 – Pasal 75)
  12. BAB XII Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum (Pasal 76 – Pasal 85)
  13. BAB XIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 86 – Pasal 87)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 88 – Pasal 90)
  15. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 91- Pasal 94)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

%d bloggers like this: