Hukum Positif Indonesia- Sebuah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dapat dibubarkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 142 – Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Likuidator adalah orang yang melakukan likuidasi. Mengenai kewajiban likuidator ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penguatan perekonomian nasional melalui ekonomi kerakyatan, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan […]
Hukum Positif Indonesia- Syarat dan putusan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 […]
Hukum Positif Indonesia- Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut […]
Hukum Positif Indonesia- Melalui artikel ini diuraikan secara garis besar tentang dana pensiun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 […]
Hukum Positif Indonesia- Perusahaan perasuransian di Indonesia haruslah berbadan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Semakin maraknya perusahaan pembiayaan di Indonesia mengharuskan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan peraturan mengenai perusahaan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam artikel Mengenal Perasuransian di Indoneisa telah diuraikan bahwa asuransi terdiri atas: Ruang lingkup usaha perasuransian secara […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya tentang Mengenal Perasuransian di Indonesia. […]
Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan kemajuan jaman dan kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatan, dan barang-barang yang bernilai lainnya, maka mucul berbagai […]
Hukum Positif Indonesia- Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, sehingga dalam penyelenggaraan demokrasi ekonomi keberadaan diatur dengan […]
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan permodalan dan saham perseroan diatur dalam Pasal 31 – Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 […]