By: Rendra Topan

Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Ketentuan Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri
  • Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  • Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  • Kegunaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menurut Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ketentuan Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun hal-hal yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah:

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
3. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan NIlai (PPN).

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan tender pekerjaan terintegrasi.

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Setelah disusun, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan paling lama dua puluh delapan hari batas akhir untuk:

1. Pemasukan penawaran untuk untuk pemilihan pascakualifikasi.
2. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilikan dengan prakualifikasi.

Kegunaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Perlu juga diketahui bahwa kegunaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah:

1. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, dan kewajaran  harga satuan.
2. Batas untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
3. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan nilai pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS.

Untuk catatatan, disebutkan dalam Pasal 26 ayat (6) bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak menjadi dasar besaran kerugian negara. (RenTo)(171119)