Ketentuan Perpajakan di Indonesia yang Dinyatakan Dicabut dan Tidak Berlaku Mulai 1 Januari 2025 Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan […]
Hukum Positif Indonesia- Bersamaan dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan berkenaan dengan pengeluaran dan pengedaran uang […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp100.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp50.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp20.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp10.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp5.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp2.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp1.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Aset kripto saat ini merupakan aset tak berwujud yang memiliki peningkatan transaksi yang cukup pesat dewasa ini, […]
Hukum Positif Indonesia- Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata […]
Hukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata meterai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai […]
Hukum Positif Indonesia- Kemajuan teknologi meningkatkan volume transaksi perdagangan secara online, sehingga untuk menjamin kepastian hukum pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan dalam bentuk […]
Hukum Positif Indonesia- Retribusi daerah sebagaimana disebutkan dalam BAB I Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang […]
Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pajak Daerah dalam BAB I Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan […]