Hukum Positif Indonesia- Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk Memuliakan Keluarga Miskin dan Memfasilitasi Kebangkitan Wong Cilik. Dalam uraian […]
Ketentuan Perpajakan di Indonesia yang Dinyatakan Dicabut dan Tidak Berlaku Mulai 1 Januari 2025 Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan […]
Hukum Positif Indonesia- Guna terlaksananya demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah […]
Hukum Positif Indonesia- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta hak dan kewajibannya, seorang kepala desa harus melalui mekanisme pemilihan […]
Hukum Positif Indonesia- Sebuah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dapat dibubarkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 142 – Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Residivis merupakan istilah yang digunakan dalam hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan berulang. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indonesia- Diskresi diatur dalam ketentuan Pasal 22 – Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi mengejawantahkan hal tersebut salah satunya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden setiap […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka memastikan penyaluran Bahan Bajar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, maka mulai tanggal 1 Juli […]
Hukum Positif Indonesia- Guna memenuhi standar nasional pendidikan berkenaan dengan sertifikasi guru, khususnya sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan, pemerintah […]
Hukum Positif Indonesia- Pada tanggal 22 Juli 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyurati para Pejabat Pembina […]
Hukum Positif Indonesia- Ikatan perkawinan yang telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat putus. Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk memudahkan pelayanan publik berkenaan dengan administrasi kependudukan, salah satunya adalah dengan mengatur pencatatan nama pada dokumen […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana mengenai pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam uraian ini […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk melaksakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk melindungi hak pekerja/buruh yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah […]
Hukum Positif Indonesia- Persyaratan menjadi calon kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, […]
Hukum Positif Indonesia- Dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan […]
Hukum Positif Indonesia- Jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 101 Peraturan Pemerintah […]
Hukum Positif Indonesia- Jabatan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 66 Peraturan Pemerintah […]
Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau […]
Hukum Positif Indonesia- Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh […]
Hukum Positif Indonesia- Lahan merupakan salah satu syarat dalam pendirian satuan pendidikan yang termasuk dalam kelompok sarana dan prasarana pendidikan, […]
Hukum Positif Indonesia- Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang hukumnya adalah wajib, dan zakat diibaratkan salah satu […]
Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas […]
Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 12 Maret 2019, […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah […]
Hukum Positif Indonesia- Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada […]
Hukum Positif Indonesia- Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal […]