Categories
Tata Pemerintahan

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk penanganan bencana nonalam berupa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 23 Maret 2020. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]

Categories
Tata Pemerintahan

Bentuk Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

By: Rendra Topan Bentuk kontrak diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk kontrak yang dimaksud dalam peraturan presiden ini merupakan bentuk kontrak yang berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah dalam pos perbelanjaan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bentuk Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bukti pembelian/pembayaran Kuitansi. Surat […]

Categories
Tata Pemerintahan

Jenis Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

By: Rendra Topan Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]

Categories
Tata Pemerintahan

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

By: Rendra Topan Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menurut Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ketentuan […]

Categories
Tata Pemerintahan

4 (empat) Tipe Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaksanaannya

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbagi atas: Swakelola Tipe I Swakelola Tipe II Swakelola Tipe III Swakelola Tipe IV Swakelola Tipe I Swakelola Tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penanggung […]

Categories
Tata Pemerintahan

Persiapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

By: Rendra Topan Setelah terbitnya rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengenai persiapan dimaksud kita berpedoman pada ketentuan Pasal 23 – Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa perintah dilaksanakan melalui metode swakelola atau melalui penyedia. Untuk itu dalam hal persiapan […]

Categories
Tata Pemerintahan

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

By: Rendra Topan Setelah semua tahapan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan mulai dari perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK, pemaketan barang/jasa, sampai dengan konsolidasi pengadaan, selanjutnya hasil dari semua tahapan tersebut diumumkan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Nomor […]

Categories
Tata Pemerintahan

Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

By: Rendra Topan Konsolidasi pengadaan merupakan bagian tahapan dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah tahapan rencana pengadaan, spesifikasi teknis/Kerangaka Acuan Kerja (KAK) dilakukan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengertian dari konsolidasi pengadaan […]

Categories
Tata Pemerintahan

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

By: Rendra Topan Pemaketan pengadaan diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pemaketan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemaketan dilakukan dengan berdasarkan pada hal-hal sebagai […]

Categories
Tata Pemerintahan

Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

By: Rendra Topan Spesifikasi teknis atau dengan kata lain biasa disebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penyusunan Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka […]