Kelembagaan

Perubahan Pasal 45, dan Penyisipan Pasal 45A UU No.19/2019

perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disandingkan perubahan ketentuan Pasal 45, dan penyisipan ketentuan Pasal 45A No.19/2019  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 45

(1)  Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.  
Pasal 45 (1)  

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.  

Penyisipan Pasal 45A

Pasal 45A

  1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
  • a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  • b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
  • c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  • d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
  1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan. 
  1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: 
  • a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
  • b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
  • c. permintaan sendiri secara tertulis.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Advertisements

Categories: Kelembagaan, Yustisi

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.