Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
2. BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 – Pasal 17).
3. BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 – Pasal 29).
4. BAB IV Pengangkatan dan Pemerberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi (Pasal 30 – Pasal 37).
5. BAB V Badan – Badan Lain yang Fungsi Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38).
6. BAB VI Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi (Pasal 39 – Pasal 44).
7. BAB VII Pejabat Peradilan (Pasal 45 – Pasal 47).
8. BAB VIII Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim (Pasal 48 – Pasal 49).
9. BAB IX Putusan Pengadilan (Pasal 50 – Pasal 53).
10. BAB X Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 54 –Pasal 55).
11. BAB XI Bantuan Hukum (Pasal 56 – Pasal 57).
12. BAB XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Pasal 58 – Pasal 61).
13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 62 – Pasal 64).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157