Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sistematika Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 – Pasal 17)
BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 – Pasal 29)
BAB IV Pengangkatan dan Pemerberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi (Pasal 30 – Pasal 37)
BAB V Badan – Badan Lain yang Fungsi Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38)
BAB VI Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi (Pasal 39 – Pasal 44)
BAB VII Pejabat Peradilan (Pasal 45 – Pasal 47)
BAB VIII Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim (Pasal 48 – Pasal 49)
BAB IX Putusan Pengadilan (Pasal 50 – Pasal 53)
BAB X Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 54 –Pasal 55)
BAB XI Bantuan Hukum (Pasal 56 – Pasal 57)
BAB XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Pasal 58 – Pasal 61)
BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 62 – Pasal 64)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157