Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sistematika Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 – Pasal 29)
  4. BAB IV Pengangkatan dan Pemerberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi (Pasal 30 – Pasal 37)
  5. BAB V Badan – Badan Lain yang Fungsi Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38)
  6. BAB VI Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi (Pasal 39 – Pasal 44)
  7. BAB VII Pejabat Peradilan (Pasal 45 – Pasal 47)
  8. BAB VIII Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim (Pasal 48 – Pasal 49)
  9. BAB IX Putusan Pengadilan (Pasal 50 – Pasal 53)
  10. BAB X Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 54 –Pasal 55)
  11. BAB XI Bantuan Hukum (Pasal 56 – Pasal 57)
  12. BAB XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Pasal 58 – Pasal 61)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 62 – Pasal 64)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.