Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sistematika Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 – Pasal 29)
  4. BAB IV Pengangkatan dan Pemerberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi (Pasal 30 – Pasal 37)
  5. BAB V Badan – Badan Lain yang Fungsi Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38)
  6. BAB VI Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi (Pasal 39 – Pasal 44)
  7. BAB VII Pejabat Peradilan (Pasal 45 – Pasal 47)
  8. BAB VIII Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim (Pasal 48 – Pasal 49)
  9. BAB IX Putusan Pengadilan (Pasal 50 – Pasal 53)
  10. BAB X Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 54 –Pasal 55)
  11. BAB XI Bantuan Hukum (Pasal 56 – Pasal 57)
  12. BAB XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Pasal 58 – Pasal 61)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 62 – Pasal 64)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

By Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.