Urusan Pemerintahan Konkuren

Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Multiporpuse Spray
Orange Handsanitizer
Lavender Handsanitizer
WordPress.com

Hukum Positif Indonesia-

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah:

  • Pemerintah pusat.
  • Pemerintah daerah provinsi.
  • Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pemerintah pusat mempunyai kewenangan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional.
  • Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
  • Penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan.
  • Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen.
  • Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional.
  • Penetapan wilayah usaha.
  • Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara.
  • Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
    • Wilayah usahanya lintas provinsi;
    • Dilakukan oleh badan usaha milik negara;
    • Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi.
  • Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.
  • Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan.
  • Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan.
  • Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan.
  • Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi.
  • Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota.
  • Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.
  • Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi.
  • Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan.
  • Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota.
  • Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota.
  • Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota.
  • Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota
  • Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  • Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
  • Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  • Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  • Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  • Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan-kewenangan pemerintah sebagaimana tersebut di atas disadur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan, untuk itu secara keseluruhan pemerintah dapat melakukan evaluasi mengenai penerapannya. (RenTo)(250720)

WooCommerce

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.