All posts by Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Hubungan Industrial

Photo by Kateryna Babaieva on Pexels.com

By : Rendra Topan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal istilah hubungan industrial yang diatur dalam BAB XI Pasal 102 dan Pasal 149.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan industrial menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran Pemerintah dalam Hubungan Industrial

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam hal pelaksanaan hubungan industrial ini, yaitu; dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Fungsi Pekerja dan Serikat Pekerja dalam Hubungan Industrial

Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya (Pasal 102 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003).

Sarana Hubungan Industrial

Hubungan industrial ini dilaksanakan melalui sarana antara lain dengan:

  • Lembaga kerja sama bipartit.
  • Lembaga kerja sama tripartit.
  • Organisasi pekerja/ buruh.
  • Organisai pengusaha.
  • Peraturan Perusahaan.
  • Perjanjian kerja bersama.
  • Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  • Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik pekerja/buruh maupun pengusaha dibenarkan untuk membuat organisasi guna terlaksananya hubungan industrial yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 104 – Pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Apabila terjadi perselihan dalam hubungan industrial secara peraturan perundang-undangan diharuskan baik pengusaha ataupun pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (RenTo)(070918)

Negara Kesatuan Republik Indonesia

ilustrasi google

By : Rendra Topan

Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke, terdiri dari ribuan pulau, bermacam-macam suku bangsa dan bahasa daerah. Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUD 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, selanjutnya Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi Kecamatan yang mana Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Daerah Provinsi selain sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang dipimpin oleh seorang Gubernur yang juga merupakan wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Demikian juga halnya dengan Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh bupati/walikota juga merupakan wilayah administratif selain berstatus sebagai Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, meliputi;

  1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Pembinaan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
  4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Pengembangan kehidupan sosial berdasarkan Pancasila, dan
  7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut di atas Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal, dimana pertanggungjawaban Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, sementara pertanggungjawaban Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (RenTo) (030918)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Photo by Pixabay on Pexels.com

By : Rendra Topan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun seiring dengan pertambahan jumlah manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat, dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat, maka pemerintah Republik Indonesia merumuskannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Asas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menganut asas;

  • Tanggungjawab negara; maksud asas tanggung jawab negara adalah:
    1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
    2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
    3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  • Kelestarian dan berkelanjutan; adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
  • Keserasian dan keseimbangan; adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
  • Keterpaduan; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
  • Manfaat; adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
  • Kehati-hatian; adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  • Keadilan; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
  • Ekoregion; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
  • Keanekaragaman hayati; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
  • Pencemar membayar; adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
  • Partisipatif; adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  • Kearifan lokal; adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
  • Tata kelola pemerintahan yang baik; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
  • Otonomi daerah; adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang Lingkup Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup dari UU NO. 32 Tahun 2009 ini mencakup;

  • Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup; pemanfaatan sumber daya dalam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LIngkungan Hidup
  • Pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup; pengendalian dan pengendalian lingkungan hidup dimulai dari pencegahan yang terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, batu mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan
  • Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Setelah dilakukan tindakan pencegahan dengan instrument tersebut diatas, baru kemudian dilakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup. (RenTo)(250918)

Mekanisme Penerimaan Pegawai Negeri Sipil

By : Rendra Topan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk itu pemerintah mengatur mekanisme penerimaan PNS yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan secara ringkas mengenai:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajenen Pegawai Negeri Sipil, mekanisme penerimaan ini diatur dalam BAB II tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 dan BAB III tentang pengadaan mulai dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 45.

Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penyusunan kebutuhan baik dari segi jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap instansi pemerintah yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan perinciannya adalah setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, dimana kebutuhan tersebut disusun harus mendukung pencapaian tujuan dari instansi pemerintah itu sendiri dan rencana strategisnya dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi kementerian/lembaga.

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah berpedoman pada peraturan menteri dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk dan ratio alokasi anggaran belanja pegawai.

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Setelah penyusunan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, selanjutnya penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan diantaranya, susunan organisasi dan tata kerja, komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki usia pensiun, dan rasio anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

Dengan ditetapkannya kebutuhan PNS oleh menteri yang bersangkutan melalui mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan, yang mana proses pengadaan ini dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas PNS, demikian disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Perencanaan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Perencanaan disusun dan ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi instansi pengadaan PNS, kemudian mengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat dengan mencantumkan informasi minimal sebagai berikut: nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan instansi pemerintah yang membutuhkannya.

Tahapan Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Seluruh warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai PNS selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Seleksi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

  • Seleksi administrasi.
  • Seleksi kompetensi dasar.
  • Seleksi kompetensi bidang.

Setelah semua tahapan dilakukan, maka selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara terbuka setelah panitia seleksi nasional membuat penetapan tentang hasil akhir seleksi.

Bagi para pserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir, maka statusnya masih calon PNS dengan masa percobaan satu tahun, yang kemudian diangkat menjadi PNS setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan kemudian diambil sumpah/janjinya sebagai PNS.

Calon PNS yang mengundurkan diri selama masa percobaan, maka akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dal Pasal 35 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.(RenTo)(080918)

Aparatur Sipil Negara

pegawai negeri spill png asn hukum psotif indonesia

By : Rendra Topan

Seiring dengan perkembangan manajemen pemerintahan berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan terhadap undang-undang kepegawaian. Pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Aparatur Sipil Negara

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Fungsi Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mempunyai fungsi sebagai:

  • Pelaksana kebijakan publik.
  • Pelayanan publik.
  • Perekat dan pemersatu bangsa

Fungsi aparatur sipil negara tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tugas Aparatur Sipil Negara

Adapun tugas ASN menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  • Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  • Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
  • Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan Aparatur Sipil Negara

Peranan aparatur sipil negara diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu berperan sebagai:

  • Perencana
  • Pelaksana.
  • Pengawas.

Peran aparatur sipil negara sebagaimana tersebut di atas dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan peranannya pegawai ASN sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara institusi dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Komisi ASN dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).(RenTo)(010918)

Artikel Terkait

Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang

By : Rendra Topan

Semakin berkembangnya kegiatan perbankan di Indonesia dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pencucian Uang

Pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah, segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, tindak pidana pencucian uang terdiri dari:

  • Pencucian uang yang dilakukan secara nyata.
  • Pencucian uang yang dilakukan secara samar atau sembunyi.
  • Pencucian uang yang dilakukan oleh penerima transaksi.

Pencucian Secara Nyata

Pencucian uang secara nyata atau langsung ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucuian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Unsur tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  1. Subjek hukumnya adalah “setiap orang”.
  2. Perbuatannya adalah berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga, tujuannya adalah untuk meyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
  3. Objeknya adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang pengasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pencucian Uang Secara Samar

Pencucian uang yang dilakukan secara samar atau sembunyi diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  1. Subjek hukumnya adalah “setiap orang”
  2. Perbuatannya adalah berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan
  3. Objeknya adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang pengasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pencucian Uang oleh Penerima Transaksi

Pencucian uang yang dilakukan oleh penerima transaksi diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebgaimana dimaksud dalm Pasal 2 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  1. Subjek hukumnya adalah “setiap orang”
  2. Perbuatannya adalah berupa yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan
  3. Objeknya adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang pengasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Khusus untuk Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan pada ayat (2) nya tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang.

Subjek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang. terdiri dari orang perorangan (natuurlijk persoon) atau korporasi/badan hukum (rechts persoon).

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi/badan hukum (rechts persoon) apabila memenuhi kriteria:

  1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi.
  2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
  3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan
  4. Dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi.

Dalam tindak pidana pencucian uang ini juga diatur mengenai perbuatan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, baik pelakunya berada di dalam maupun di luar negeri.(RenTo)(201018)

Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

By : Rendra Topan

Sebelum tahun 1974 di Indonesia perkawinan diatur dalam Burgerlijk Wetbook (BW) atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Buku I tentang Perseorangan (van Personen).

Kemudian setelah tahun 1974 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Perkawinan

Dalam BAB I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur mengenai dasar perkawinan dari Pasal 1 – Pasal 5. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Asas Perkawinan

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami.

Asas monogami maksudnya adalah seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan demikian juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974.

Pengecualian Asas Perkawinan

Pengecualian dari asas monogami tersebut di atas dapat diberlakukan apabila seorang suami ingin beristeri lebih dari satu orang, maka pengadilan dapat memberikan izin selama yang bersangkutan mengajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan ketentuan:

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat Pengecualian Terhadap Asas Perkawinan

Pengecualian terhadap asas monogami sebagaimana tersebut di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Adanya persertujuan dari pihak isteri/isteri-isteri.
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka satu mengenai syarat pengecualian sebagaimana tersebut di atas, tidak dperlukan lagi apabila isteri tidak mungkin untuk diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila isteri tidak ada kabar berita paling sedikit untuk kurun waktu 2 (dua) tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim. (RenTo)(290918)

Artikel Terkait

Hukum Perikatan

rendratopan.com

By : Rendra Topan

Perikatan termasuk ke dalam kelompok hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban satu sama lain untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perikatan kewajiban-kewajiban tersebut dikenal dengan istilah prestasi, dan sebaliknya bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban disebut dengan istilah wanprestasi.

Dalam uraian ini disampaikan secara garis besar mengenai:

Pendahuluan (Sistematika Hukum Perikatan)

Perikatan diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Buku III Pasal 1233 – Pasal 1864, yang terdiri dari XVIII BAB yaitu :

  1. BAB I Perikatan pada umumnya.
  2. BAB II Perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan.
  3. BAB III Perikatan yang lahir karena undang-undang.
  4. BAB IV Hapusnya perikatan.
  5. BAB V Jual beli.
  6. BAB VI Tukar menukar.
  7. BAB VII Sewa menyewa.
  8. BAB VIIA Perjanjian kerja.
  9. BAB VIII Perseoran perdata.
  10. BAB IX Badan hukum.
  11. BAB X Penghibahan.
  12. BAB XI Penitipan barang.
  13. BAB XII Pinjam pakai.
  14. BAB XIII Pinjam pakai habis.
  15. BAB XIV Bunga tetap dan bunga abadi.
  16. BAB XV Persetujuan untung-untungan.
  17. BAB XVI Pemberian kuasa.
  18. BAB XVII Penaggungan utang.
  19. BAB XVIII Perdamaian

Perlu di ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan peraturan hukum warisan Belanda, dan khususnya pada Buku III, sebagian sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada BAB tertentu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bentuk Perikatan Berdasarkan Kewajiban

Berdasarkan kewajiban atau prestasi para pihak dalam perikatan, maka perikatan terbagi atas :

  1. Perikatan untuk memberikan sesuatu (Pasal 1235 BW – 1238 BW).
  2. Perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239 BW – Pasal 1242 BW).
  3. Perikatan bersyarat (Pasal 1253 BW – Pasal 1267 BW).
  4. Perikatan-perikatan dengan waktu yang ditetapkan (Pasal 1268 – Pasal 1271 BW).
  5. Perikatan dengan pilihan atau perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak (Pasal 1272 BW – Pasal 1277 BW).
  6. Perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung (Pasal 1278 BW – Pasal 1295 BW).
  7. Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1296 BW – Pasal 1303 BW).
  8. Perikatan dengan perjanjian hukuman (Pasal 1304 BW – Pasal 1312 BW)

Pada prinsipnya dari semua perikatan berdasarkan kewajibannya di atas, apabila salah satu pihak yang melakukan perikatan jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka dia wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunganya atas hal tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa bagi para pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya disebut wanprestasi, maka perbuatan wanprestasi itu dapat dikelompokan berupa :

  1. Terlambat jangka waktunya dari yang disepakati.
  2. Tidak sesuainya obyek/barang dari yang telah disepakati.
  3. Obyek/Barang yang disepakati tidak ada.

Jenis Perikatan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 BW disebutkan bahwa perikatan itu ada karena persetujuan atau karena undang. Jadi berdasarkan jenisnya perikatan terbagi atas :

  1. Perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan.
  2. Perikatan yang lahir karena undang-undang.

Untuk jenis-jenis perikatan ini akan diuraikan lebih lanjut dengan judul tersendiri pada halaman yang lain.(RenTo)(121118)

Artikel Terkait