All posts by Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Ketentuan Tindak Pidana Pemilu

By : Rendra Topan

Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidanan Pemilu

Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu :

  • Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
  • Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat atau peserta Pemilu.
  • Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.
  • Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalnnya kampanye Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPY, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu.
  • Setiap tim pelaksana atau tim kampanye yang melakukan :
  • Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta Pemilu yang lain.
  • Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
  • Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
  • Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
  • Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
  • Mahkamah Agung, yaitu : ketua, wakil ketua, ketu muda, dan hakim agung serta hakim di semua badan peradilan, termasuk hakim konstitusi.
  • Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu : ketua, wakil ketua dan anggota.
  • Bank Indonesia, yaitu : gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur.
  • BUMN/BUMD, yaitu : direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan.
  • Aparatur Sipil Negara.
  • Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Kepala desa.
  • Perangkat desa.
  • Anggota badan permusyawaratan desa.
  • WNI yang tidak mempunyai hak pilih. (lihat Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (4) UU No. 17/2017)
  • Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ikut serta sebagai pelaksan dan tim kampanye Pemilu.
  • Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang dengan sengaja ataupunkarena kelalaiannya mengakibatkan terganggungya pelaksanaan kampanye Pemilu ditingkat kelurahan/desa.
  • Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu. (lihat Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3).
  • Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.
  • Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecualai pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
  • Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.
  • Ketua dan setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksankan keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN  yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Setiap orang yang karena kelalainnya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS.
  • Setiap Panwaslu kelurahan/desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan.
  • Setiap Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten/kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota.
  • Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
  • Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
  • Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa atau Panwaslu LN dalam :
    1. Melakukan pemutakhiran data pemilih.
    2. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara.
    3. Perbaikan dan pengumuman dafatar pemilih sementara hasil perbaikan.
    4. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
    5. Daftar pemilih tambahan.
    6. Daftar pemilih khusus.
    7. Rekapitulasi daftar pemilih tetap.

Hal yang Merugikan Warga Negara Indonesia yang Memiliki Hak Pilih

Hal-hal yang merugikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, yaitu:

  • Setiap anggota KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu.
  • Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu, atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan pelkasnaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberika uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar :
    1. Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945.
    2. Melakukan kegiatakan yang membahayakan keutuhan NKRI.
    3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan pseserta pemilu yang lain.
    4. Menghasut dan mengadu domba.
    5. Mengganggu keterbiban umum.
    6. Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
    7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
    8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
    9. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
    10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Proses hukum tindak pidana pemilu ini berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Majelis Hakim khusus yang memang sudah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(RenTo)(120119)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Pelanggaran Pemilu

By : Rendra Topan

Dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang pemilu ini. Mengingat hal tersebut maka diatur juga mengenai pelanggaran pemilu dalam Buku Keempat mulai dari ketentuan Pasal 454 – Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam ketentuan Pasal 454 telah menyebutkan bahwa sumber pelanggaran pemilu berasal dari:

  1. Temuan pelanggaran pemilu.
  2. Laporan pelanggaran pemilu.

Temuan Pelanggaran Pemilu

Temuan pelanggaran Pemilu adalah merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaran Pemilu.

Hasil pengawasan yang dijadikan dasar sebagai temuan pelanggaran Pemilu ditetapkan paling lama tujuh hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.

Laporan pelanggaran pemilu

Laporan pelanggaran Pemilu adalah merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaran Pemilu.

Laporan pelanggaran Pemilu dibuat dan disampaikan secara tertulis dengan setidaknya nama pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, uraian kejadian.

Pelanggaran Pemilu baik bersumber dari temuan pelanggaran pemilu maupun bersumber dari laporan pelanggaran pemilu setelah dibahas dan diperiksa ternyata terbukti kebenarannya, maka wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS paling lama tujuh hari setelah temuan dan laporan diterima serta diregistrasi. Dan apabila masih dperlukan keterangan tambahan dari para pihak, maka diberikan waktu paling lambat empat belas hari kerja setelah setelah temuan dan laporan yang menjadi dasar pelanggaran diterima dan diregistrasi.

Bentuk Pelanggaran Pemilu

Temuan dan laporan yang menjadi dasar pelanggaran Pemilu dapat berupa:

  1. Pelanggaran kode etik KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
  2. Pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  3. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu dan bukan tindak pidana Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelangagaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran seperti ini diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Putusan DKPP dapat berupa sanksi atau rehabilitasi yang dimusyawarahkan dalam rapat pleno DKPP.

Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan pelanggaran administrasi Pemilu ini tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Dalam hal penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota adalah berupa :

  1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Teguran tertulis.
  3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu.
  4. Sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Bawaslu tersebut di atas wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Apabila KPU tidak menindaklanjuti putusan tersebut, maka Bawaslu mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (RenTo)(110119)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Secara lengkap pengertian kode etik profesi POLRI disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.

Jenis Etika Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk itu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, batasan atau ruang lingkup kode etik profesi POLRI meliputi :

  1. Etika Kenegaraan
  2. Etika Kelembagaan
  3. Etika Kemasyarakatan
  4. Etika Kepribadian

Etika Kenegaraan

Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan :

  1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pancasila.
  3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Kebhinekatunggalikaan.

Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Parsetya.

Etika Kelembagaan memuat pedoman perilaku anggota POLRI dalam hubungan :

  1. Tribrata sebagai pedoman hidup.
  2. Catur prasetya sebagai pedoman kerja.
  3. Sumpah janji anggota POLRI.
  4. Sumpah/janji jabatan.
  5. Sepuluh komitmen moral pada perubahan pola pikir.

Etika Kemasyarakatan

Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

Etika kemasyarakatan ini memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan :

  1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  2. Penegakkan Hukum.
  3. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
  4. Kearifan lokal, antara lain gotong-royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

Etika Kepribadian

Etika kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan anggota POLRI dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan :

  1. Kehidupan beragama.
  2. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum.
  3. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keempat etika yang tersebut di atas tentunya akan menimbulkan kewajiban dan larangan bagi anggota POLRI, dimana pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan itu akan menimbulkan sanksi atau hukuman setelah melalui tahapan proses penegakkan kode etik profesi POLRI.

Berkenaan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi POLRI yang diatur dalam BAB IV tentang Penegakkan Kode Etik Profesi POLRI Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentunya juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena kesemua aturan tersebut saling terkait satu sama lainnya. (RenTo)(100119)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Etika Profesi POLRI (Pasal 4 – Pasal 5)
  3. BAB III Kewajiban dan Larangan (Pasal 6 – Pasal 16)
  4. BAB IV Penegakkan Kode Etik Profesi Polri (Pasal 17 – Pasal 29)
  5. BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 30)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 31 – Pasal 32)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Kewajiban, Larangan dan Sanksi (Pasal 3 – Pasal 13)
  3. BAB III Penyelesaian Pelanggaran Disiplin (Pasal 14 – Pasal 32)
  4. BAB IV Pelaksanaan Penempatan dalam Tempat Khusus (Pasal 33)
  5. BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 34 –Pasal 35)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 36)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pemberhentian dengan Hormat (Pasal 2 – Pasal 10)
  3. BAB III Pemberhentian Tidak dengan Hormat (Pasal 11 – Pasal 14)
  4. BAB IV Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan dalam Dinas Aktif (Pasal 15 – Pasal 17)
  5. BAB V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 18)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 19)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 20)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5)
  2. BAB II Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 6 – Pasal 12)
  3. BAB III Tugas dan Wewenang (Pasal 13 – Pasal 19)
  4. BAB IV Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 20 – Pasal 30)
  5. BAB V Pembinaan Profesi (Pasal 31 – Pasal 36)
  6. BAB VI Lembaga Kepolisian Nasional (Pasal 37 – Pasal 40)
  7. BAB VII Bantuan, Hubungan, dan Kerjasama (Pasal 41 – Pasal 42)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 43)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 45)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah membentuk suatu badan untuk penyelenggaraan jaminan sosial dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan dasar hukum pembentukan BPJS, yang dalam Pasal 1 angka 1 UU No.24 Tahun 2011 disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Asas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berasaskan pada :

  1. Kemanusiaan
  2. Manfaat
  3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, demikan penjelasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial.

Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial, maka pemerintah membentuk suatu badan penyelenggara dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan didasarkan pada prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Jenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi atas dua macam, yaitu :

  1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
  2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menyelenggarakan program jaminanan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian.

Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Untuk menjalankan dua hal tersebut di atas yang juga merupakan fungsi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka BPJS mempunyai tugas, yaitu :

  1. Melakukan dan menerima pendaftaran peserta.
  2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
  3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
  4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
  5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta jaminan sosial.
  6. Membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
  7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Dalam menjalankan tugas-tugasnya BPJS mempunyai kewenangan untuk :

  1. Menagih pembayaran iuran.
  2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
  3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan jaminan sosial nasional.
  4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan pemerintah.
  5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
  6. Mengenakan sanksi administraitf kepada peserta atau pemeberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
  7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelnggaraan program jaminan sosial.

Hak dan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Dalam melaksanakan kewenangannya BPJS mempunyai hak untuk :

  1. Memperoleh dana opersioanal untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap enam bulan.

Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

  1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.
  2. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
  3. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya.
  4. Memberi manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional.
  5. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
  6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya satu kali dalam setahun.
  7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak pensiun satu kali dalam satu tahun.
  8. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
  9. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala setiap enam bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Selanjutnya khusus untuk BPJS kesehatan, mengenai fasilitas yang didapat bagi peserta BPJS kesehatan diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaran Jaminan Kesehatan. (RenTo)(090119)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sistematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Pembentukan dan Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 6)
  3. BAB III Status dan Tempat Kedudukan (Pasal 7 – Pasal 8)
  4. BAB IV Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban (Pasal 9 – Pasal 13)
  5. BAB V Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran (Pasal 14 – Pasal 19)
  6. BAB VI Organ BPJS (Pasal 20 – Pasal 24)
  7. BAB VII Persyaratan, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan, Dan Pemberhentian Anggota Dewan PEngawas dan Anggota Direksi (Pasal 25 – Pasal 36)
  8. BAB VIII Pertanggungjawaban (Pasal 37 – Pasal 38)
  9. BAB IX Pengawasan (Pasal 39)
  10. BAB X Aset (Pasal 40 – Pasal 45)
  11. BAB XI Pembubaran BPJS (Pasal 46 – Pasal 47)
  12. BAB XII Penyelesaian Sengketa (Pasal 48 – Pasal 50)
  13. BAB XIII Hubungan dengan Lembaga Lain (Pasal 51)
  14. BAB XIV Larangan (Pasal 52 – Pasal 53)
  15. BAB XV Ketentuan Pidana (Pasal 54 – Pasal 55)
  16. BAB XVI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 56)
  17. BAB XVII Ketentuan Peralihan (Pasal 57)
  18. BAB XVIII Ketentuan Penutup (Pasal 58 – Pasal 71)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang pertanggungjawabannya berada pada kepala organisasi perangkat daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penyelenggaraan akuntansi oleh oraganisasi perangkat daerah merupakan pencatatan atau penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan organisasi perangkat daerah dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

Laporan keuangan dalam rangka penatausahaan keuangan yang dilakukan organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah terdiri atas:

  1. Realisasi anggaran.
  2. Neraca.
  3. Catatan atas laporan keuangan.

Tahapan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:

  • Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan yang disampaikan oleh kepala OPD disertai dengan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Selanjutnya setelah laporan keuangan dari masing-masing OPD diserahkan kepada PPKD, semua laporan keuangan tersebut dihimpun dalam rangka penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah berupa transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana serta transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Kemudian PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:
  1. Laporan realisasi anggaran.
  2. Neraca.
  3. Laporan arus kas.
  4. Catatan atas laporan keuangan.

Ketentuan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Adapun ketentuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

  1. Disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  2. Melampirkan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah.
  3. Disusun berdasarkan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  4. Disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  • Laporan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk waktu paling lama dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, dan apabila dalam batas waktu dua bulan yang dberikan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, ternyata BPK belum selesai membuat laporan hasil pemeriksaan, maka kepala daerah tetap harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk selanjutnya disampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungajawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. (RenTo)(080119)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi