Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk penanganan bencana nonalam berupa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 […]
Sistematika Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup […]
Hukum Positif Indonesia- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengertian Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 3 – […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya juga didukung dengan pendanaan dan pengelolaannya dalam bentuk bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 – Pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengertian Bencana mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Sumber Dana Penanggulangan Bencana (Pasal 4 – […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Landasan, Asas, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Tanggung Jawab dan Wewenang […]
Hukum Positif Indonesia- Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen. Tagihan listrik yang […]
Hukum Positif Indonesia- Petahana sebagai pasangan kepala daerah terpilih dapat dibatalkan pencalonannya sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota untuk periode berikutnya oleh Komisi Pemilihan […]
Hukum Positif Indonesia- Mewabahnya virus corona yang dikenal dengan sebutan COVID-19 di seluruh belahan jagad raya merupakan rencana Tuhan yang membuktikan kepada umat manusia bahwa Tuhan itu ada. Virus corona tidak dapat […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Perencanaan (Pasal 6 – Pasal […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Pasal 2 – Pasal 39) BAB III Pengelolaan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pengelolaan Tapera (Pasal 4 – […]
Hukum Positif Indonesia- Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawarat Rakyat (MPR), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Prsyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga Negara […]
Hukum Positif Indonesia- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru sebagai pedoman/panduan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah […]
Sistematika Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan. […]
Hukum Positif Indonesia- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat […]
Cerita Si Birong
