Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit […]
By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional […]
By: Rendra Topan Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, […]
By: Rendra Topan Sengaja penulis menggunakan bahasa gaul sebagai judul sebagai padanan kata yang lebih sopan menurut penulis. Rempong di sini sebagai padanan kata susah atau repot sekali kalau menjadi pelaku usaha. […]
By: Rendra Topan Konstitusi memang telah mengatur bahwa negara Indonesia mengakui beberapa agama, dimana antar umat beragama harus saling menghormati dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ibadah merupakan kegiatan yang […]
By: Rendra Topan Dalam menunjang kebijakan program pemerintah di bidang logistik pangan dan pembangunan nasional, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Perusahaan Umum (Perum) […]
By: Rendra Topan Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan untuk terjadinya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang bertujuan […]
By: Rendra Topan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pendirian Perusahaan (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Anggaran Dasar Perusahaan (Pasal 6 – Pasal 101) BAB IV Ketentuan Peralihan (Pasal 102) BAB […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 9) BAB II Persero (Pasal 10 – Pasal 34) BAB III Perum (Pasal 35 – Pasal 62) BAB IV Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran […]
