Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Hukum Positif Indonesia- Definisi ekspor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ketentuan mengenai ekspor diatur dalam Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan luar negeri diatur dalam Pasal 38 – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Definisi perdagangan luar negeri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal perdagangan dalam negeri, pemerintah telah mengatur larangan dan pembatasan perdagangan barang dan jasa dalam Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Alasan […]
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas terdapat dalam Lampiran […]
Hukum Positif Indonesia- Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata, […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6) BAB III Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar (Pasal 7 – Pasal 26) BAB IV Acara […]
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan kegiatan hilir. Untuk kepastian hukum dalam kegiatan migas, […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka untuk peningkatan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan […]
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perubahan ketentuan Pasal 13 Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Penghapusan ketentuan PAsal 17 Perubahan ketentuan Pasal 18 dan […]
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 3 Perubahan ketentuan Pasal 14 Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83
