
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Tatanan Perkeretaapian (Pasal 4 […]
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Tatanan Perkeretaapian (Pasal 4 […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Pasal 5 – Pasal 16) […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Penyelnggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Ruang Lingkup Pengaturan (Pasal 4) BAB III Penguasaan Negara […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Tanggung Jawab dan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB […]
Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dilakukan di Wina pada tanggal 18 April 1961 (terjemahan) Daftar isi: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Kelembagaan (Pasal 3 – Pasal 7) BAB III Penelitian dan Pengembangan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi (Pasal 5 – Pasal 8) BAB […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Pasal I […]