Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 8 Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perubahan ketentuan Pasal 22 Perubahan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) Pasal II Advertisements
Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Pemaketan Pengadaan
By: Rendra Topan Pemaketan pengadaan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan barang/jasa […]
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Pasal 2 – Pasal 8) BAB III Persayaratan Perdagangan Anatar Pemasok dengan Toko Modern (Pasal 9 […]
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 7 Kota, dan 12 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Agam Lubuk Basung 2 Kabupaten Dharmasraya Pulau Punjung 3 Kabupaten Kepulauan […]
Spesifikasi Teknis atau KAK
By: Rendra Topan Spesifikasi teknis atau dengan kata lain biasa disebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 […]
Perencanaan Pengadaan
By: Rendra Topan Perencanaan pengadaan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perencanaan pengadaan berdasarkan sumber keuangannya dibedakan menjadi: Perencanaan pengadaan yang sumber keuangannya berasal […]
Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
By: Rendra Topan Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan pengertian dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam […]
Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
By: Rendra Topan Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya diawali dengan perencanaan pengadaan tersebut. Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Pasal 18 – Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang […]
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Kekuasan Atas Pengelolaan Keuangan Negara (Pasal 6 – Pasal 10) BAB III Penyusunan dan Penetapan APBN (Pasal 11 – Pasal 15) BAB […]
Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 8 Kota, dan 25 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Asahan Kisaran 2 Kabupaten Batu Bara Limapuluh 3 Kabupaten Dairi Sidikalang […]
Provinsi Aceh
Provinsi Aceh terdiri dari 5 Kota, dan 18 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh No Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kota Banda Aceh Banda Aceh 2 Kota Langsa Langsa 3 Kota Lhokseumawe Lhokseumawe 4 […]
Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
By: Rendra Topan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 – Pasal 22 PP […]
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal I Perubahan Ketentuan Umum angka 14, angka 20, dan angka 24. Perubahan Ketentuan Pasal 5. Perubahan Ketentuan Pasal 6. Perubahan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g. Perubahan Ketentuan Pasal 8 […]
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik (Pasal 6 – Pasal […]
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
No PP No. 46/2007 PP No. 5/2011 PP No. 62/2019 Pasal 2 (1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, […]
