Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB […]
Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dilakukan di Wina pada tanggal 18 April 1961 (terjemahan) Daftar isi: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Kelembagaan (Pasal 3 – Pasal 7) BAB III Penelitian dan Pengembangan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi (Pasal 5 – Pasal 8) BAB […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Pasal I […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Status dan Fungsi Hutan (Pasal 5 – Pasal 9) BAB III […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Pasal I Perubahan ketentuan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Pasal I Penambahan ketentuan Pasal 1 dengan huruf b dan huruf g. Perubahan ketentuan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua […]
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang […]
