Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan kegiatan hilir. Untuk kepastian hukum dalam kegiatan migas, […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka untuk peningkatan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan […]
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perubahan ketentuan Pasal 13 Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Penghapusan ketentuan PAsal 17 Perubahan ketentuan Pasal 18 dan […]
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 3 Perubahan ketentuan Pasal 14 Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Penyediaan dan Pendsitribusian Jenis BBM Tertentu (Pasal 5 – Pasal 13) BAB III Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah sebagai berikut: Pelaku usaha; adalah setiap […]
Hukum Positif Indonesia- Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah dalam […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Lingkup Peraturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pihak yang Melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pasal 4 […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, hal ini didasarkan pada salah satu konsideran menimbang undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Pasal 5 – Pasal 46) BAB IV Pengelolaan […]
