Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Hukum Positif Indonesia- Impor barang kiriman diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Barang kiriman adalah […]
Hukum Positif Indonesia- Metrologi legal terdiri dari dua kata yaitu metrologi dan legal. Pengertian metrologi berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah ilmu pengetahuan […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Satuan-Satuan (Pasal 2 – Pasal 7) BAB III Standar-Standar Satuan (Pasal 8 – Pasal 11) […]
Hukum Positif Indonesia- Kita sering mendengar kata fidusia atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 […]
Hukum Positif Indonesia- Sebuah peristiwa tindak pidana yang sedang dalam tahapan penyidikan dapat dihentikan proses penyidikannya atau dengan kata lain kasusnya di tutup, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 109 Kitab Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat negara […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penyelenggara Negara (Pasal 2) BAB III […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Obyek Hak Tanggungan (Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Pendahuluan Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang […]
Hukum Positif Indoensia- Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan flora dan fauna dalam satu ekosistem, dimana hutan Indonesia juga merupakan salah satu yang menjadi paru-paru dunia. Berdasarkan data dari Wikipedia disebutkan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III […]
Hukum Positif Indonesia- Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berasal dari bahasa sansekerta “panca” yang berarti lima dan “sila” yang bermakna dasar. Jadi Pancasila merupakan lima dasar yang menjadi pondasi keberadaan Negara […]
Hukum Positif Indonesia- Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional […]
Hukum Positif Indonesia- Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam kententuan Pasal 6 – Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, telah diatur penerima dana Bantuan OPerasiona Sekolah […]
Hukum Positif Indonesia- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada tanggal 6 Februari 2020 […]
Cerita Si Birong
Donation/Donasi
We accept your donation to the continuation of this site. Thank you/Kami menerima sumbangan dalam rangka mengisi artikel. Terimakasih
$5.00
