Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris (Pasal 2 – Pasal 14) BAB III Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan […]
Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Perubahan Aturan Mengenai Kartu Prakerja
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli […]
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2. Perubahan ketentuan […]
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR). Dalam uraian ini disampaikan […]
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Hak dan Tanggung Jawab (Pasal 3 – Pasal 4) BAB III […]
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal) BAB III Kebijakan Penanaman Modal […]
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terdiri dari 9 (Sembilan) pasal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89
Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kesehatan Masyarakat
Hukum Positif Indonesia- Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, untuk itu pemerintah mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kesehatan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam uraian […]
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Sistematika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17, serta penambahan angka 15a, angka […]
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Impor dan Ekspor (Pasal 7 – Pasal 11) BAB III Tarip dan Nilai […]
Indonesia National Single Window Sebagai Bentuk Kemudahan Berusaha di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia national single window merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. […]
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window
Sitematika Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengelolaan Indonesia National Single Window (Pasal 2) BAB III Penyelenggaraan Sistem Indonesia […]
Membangun Bisnis Digital Menuju Era Industri 4.0
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan orang untuk melakukan bisnis tanpa harus bertatap muka antara produsen dan konsumen, cukup dari rumah sudah dapat melakukan bisnis. Mencermati perkembangan tersebut banyak pelaku […]
Pelindungan dan Pengamanan pada Sektor Perdagangan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Perlidungan dan pengamanan perdagangan diatur dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang melakukan pelindungan dan […]
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdangan
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tindakan Antidumping (Pasal 2 – Pasal 34) BAB […]
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara/daera di atur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam uraian […]
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pengelolaan barang milik negara maupun barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 […]
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 21, […]
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 4 – Pasal […]
