Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2).
  2. BAB II Dana Bagi Hasil (Pasal 3 – Pasal 20).
  3. BAB III Dana Alokasi Umum (Pasal 21 – Pasal 30).
  4. BAB IV Dana Alokasi Khusus (Pasal 31 – Pasal 48).
  5. BAB V Dana Otonomi Khusus (Pasal 49 – Pasal 52).
  6. BAB VI Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasal 53 – Pasal 55).
  7. BAB VII Dana Desa (Pasal 56 – Pasal 58).
  8. BAB VIII Transfer ke Daerah untuk Daerah Persiapan (Pasal 59).
  9. BAB IX Transfer ke Daerah untuk Daerah Baru (Pasal 60).
  10. BAB X Penyaluran (Pasal 61 – Pasal 63).
  11. BAB Xi Pengunaan (Pasal 64 – Pasal 72).
  12. BAB XII Pelaporan (Pasal 73).
  13. BAB XIII Pemantauan dan Evaluasi (Pasal 74).
  14. BAB XXIV Pengawasan (Pasal 75).
  15. BAB XV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 76).
  16. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 77).
  17. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 78 – Pasal 82).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: