Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 7).
  2. BAB II Susunan dan Kekuasaan Pengadilan (Pasal 8 – Pasal 46).
  3. BAB III Susunan Kekuasaan Oditurat (Pasal 47 – Pasal 68).
  4. BAB IV Hukum Acara Pidana Militer (Pasal 69 – Pasal 264).
  5. BAB V Hukum Acara Tata Usaha Militer (Pasal 265 – Pasal 343).
  6. BAB VI Ketentuan Lain (Pasal 344 – Pasal 349).
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 350 – Pasal 351).
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 352 – Pasal 353).

By Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.