TNI | Hukum Positif Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer […]

inPeraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional […]

inUndang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara Republik […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara […]

inPeraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

inUndang-Undang

Mengenal Hukum Disiplin Militer

Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga […]

inAparatur

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB […]

inUndang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

inUndang-Undang

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI

Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun […]

inYustisi

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata […]

inPeraturan Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, thr

Terdiri atas sebelas pasal. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019

inPeraturan Pemerintah

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Kampanye

Hukum Positif Indonesia- Pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun tidak terlepas dari peranan semua pihak termasuk peran serta masyarakat. […]

inPemilihan Umum

Tag: TNI

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Mengenal Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya

Pengaturan Hukum Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Tunjangan Hari Raya Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, thr

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Kampanye