Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4).
2. BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian (Pasal 5 – Pasal 7).
3. BAB III Rencana Induk Industri Nasional (Pasal 8 – Pasal 11).
4. BAB IV Kebijakan Industri Nasional (Pasal 12 – Pasal 13).
5. BAB V Perwilayahan Industri (Pasal 14).
6. BAB VI Pembangunan Sumber daya Industri (Pasal 15 – Pasal 48).
7. BAB VII Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Pasal 49 – Pasal 71).
8. BAB VIII Pemberdayaan Industri (Pasal 72 – Pasal 95).
9. BAB IX Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri (Pasal 96 – Pasal 100).
10. BAB X Perizinan, Penanaman Modal Bidang Industri, dan Fasilitas (Pasal 101 – Pasal 111).
11. BAB XI Komite Industri Nasional (Pasal 112 – Pasal 114).
12. BAB XII Peran Serta Masyarakat (Pasal 115 – Pasal 116).
13. BAB XIII Pengawasan dan Pengendalian (Pasal 117 – Pasal 118).
14. BAB XIV Penyidikan (Pasal 119).
15. BAB XV Ketentuan Pidana (Pasal 120 – Pasal 121).
16. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 122).
17. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 123 – Pasal 125).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4