Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
BAB II Pengelola Keuangan Daerah (Pasal 4 – Pasal 22)
BAB III Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 23 – Pasal 88)
BAB IV Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 89 – Pasal 103)
BAB V Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 104 – Pasal 119)
BAB VI Pelaksanaan dan Penatausahaan (Pasal 120 – Pasal 159)
BAB VII Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran PEndapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Pasal 160 – Pasal 184)
BAB VIII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pasal 185 – Pasal 193)
BAB IX Penyusunan Rancangan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 194 – Pasal 197)
BAB X Kekayaan Daerah dan Utang Daerah (Pasal 198 – Pasal 204)
BAB XI Badan Layanan Umum Daerah (Pasal 205 – Pasal 211)
BAB XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah (Pasal 212 – Pasal 213)
BAB XIII Informasi Keuangan Daerah (Pasal 214 –Pasal 215)
BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 216 – Pasal 222)
BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 223 – Pasal 225)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42