Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
2. BAB II Pengelola Keuangan Daerah (Pasal 4 – Pasal 22)
3. BAB III Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 23 – Pasal 88)
4. BAB IV Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 89 – Pasal 103)
5. BAB V Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 104 – Pasal 119)
6. BAB VI Pelaksanaan dan Penatausahaan (Pasal 120 – Pasal 159)
7. BAB VII Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran PEndapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Pasal 160 – Pasal 184)
8. BAB VIII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pasal 185 – Pasal 193)
9. BAB IX Penyusunan Rancangan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 194 – Pasal 197)
10. BAB X Kekayaan Daerah dan Utang Daerah (Pasal 198 – Pasal 204)
11. BAB XI Badan Layanan Umum Daerah (Pasal 205 – Pasal 211)
12. BAB XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah (Pasal 212 – Pasal 213)
13. BAB XIII Informasi Keuangan Daerah (Pasal 214 –Pasal 215)
14. BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 216 – Pasal 222)
15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 223 – Pasal 225)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42