Perbedaan Sengketa Proses Pemilu Dengan Perselisihan Hasil Pemilu

Hukum Positif Indonesia-

Sengketa Proses Pemilu dan Perselihan Hasil Pemilu merupakan dua hal yang berbeda, untuk mencegah terjadinya diskriminasi dengan mendiskreditkan subjek hukum yang menjadi pihak-pihak dalam proses berkenaan dengan putusan yang diterbitkan tentang sengketa pemilihan pemilihan umum dan perselisihan pemilihan umum oleh institusi yang berwenang, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak berikut ini diinformasikan hal-hal yang membedakan antara sengketa pemilihan umum dengan perselisihan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu Dengan Perselisihan Hasil Pemilu

No	Uraian	Sengketa Proses Pemilu	Perselisihan Hasil Pemilu
1.	Pengaturan	Pasal 466 – 472	Pasal 473 – 475
2.	Objek	– antar peserta pemilu – peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu Akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota	Antara KPU dengan Peserta Pemilu berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional.
3.	Yang mengajukan permohonan	Calon Peserta Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu	Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
4.	Batas waktu pengajuan	Tiga hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Prov. KPU Kab./Kota	Tiga hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara secara Nasional oleh KPU
5.	Tata cara	Bawaslu, Bawaslu Provinsi,dan Bawaslu Kab./Kota menerima permohonan penyelesaian sengeketa proses pemilu.	Mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Batas waktu penyelesaian	Dua belas hari sejak diterimanya permohonan	Empat belas hari sejak diterimanya permohonan keberatan .
7.	Tahapan	– Menerima dan mengkaji permohonan. – Melakukan mediasi dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa.	–
8.	Putusan	Bersifat final dan mengikat	–
	Pengecualian Putusan	– Verifikasi partai politik peserta Pemilu – Penetapan daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab./Kota – Penetapan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	–
9.	Penyelesaian lainya	Pengadilan Tata Usaha Negara	–

Hal-hal yang tersebut diatas merupakan perbedaan yang mendasar, agar tidak terjadi gagal paham yang dapat menimbulkan konflik dikemudian hari perlu kiranya masyarakat untuk memahami aturan  mainnya terlebih dahulu, sehingga mempunyai kesamaan cara pandang  yang menjadi landasan atau dasar pemikiran terhadap  putusan instansi yang berwenang. -RenTo250519-