Umum

Statistik Menurut Peraturan Perundang-Undangan

By: Rendra Topan

Mengingat arti pentingnya statistik bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan bermacam-macam kegiatan dalam banyak aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang ini diarahkan untuk:

  1. Mendukung pembangunan Nasional
  2. Mengembangkan sistem statistic nasional yang andal, efektif dan efesien.
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistic.
  4. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan arah tersebut diatas, maka kegiatan statistik bertujuan menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 pengertian statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian,dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Undang-undang statistik ini berlandaskan beberapa asas, antara lain:

  1. Keterpaduan, adalah bahwa penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.
  2. Keakuratan, adalah semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkandata statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar.
  3. Kemutakhiran, adalah data statistic yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahan menurut keadaan yang terbaru. Oleh karena itu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik harus senantiasa diupayakan secara secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu.

Jenis Statistik

Berdasarkan tujuan dan pemanfaatannya, jenis statistik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik terdiri atas:

  1. Statistik dasar, adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluanyang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannnya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
  2. Statistik sektoral, adalah statistic yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
  3. Statistik khusus, adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, sedangkan untuk penyelenggaraan statistik sektoral  oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya untuk statistik khusus penyelenggaraannya dilakukan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik.

Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data statistik menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dilakukan dengan cara:

  1. Sensus, adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
  2. Survei, adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperikirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
  3. Kompilasi produk administrasi, adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat.
  4. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi, memungkinkan dilakukannya cara lain dalam pengumpulan data yang sifatnya khas dank arena itu penyelenggara kegiatan statistic harus mengantisipasinya. (RenTo)(190419)

Advertisements

Categories: Umum

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.