Hukum Positif Indonesia- Pengembangan literasi merupakan materi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, namun materi ini dapat juga dimanfaatkan oleh para […]
Hukum Positif Indonesia- Menulis adalah salah satu keterampilan penting dalam berkomunikasi. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas berbagai aspek menulis, […]
Hukum Positif Indonesia- Telegram adalah aplikasi pesan instan yang populer digunakan untuk komunikasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai dan menggunakan […]
Hukum Postif Indonesia- Instagram adalah salah satu platform media sosial yang paling populer, digunakan untuk berbagi foto dan video. Berikut […]
Hukum Positif Indonesia- Facebook adalah salah satu aplikasi media sosial yang paling populer di dunia. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan […]
Hukum Positif Indonesia- Tik-tok merupakan salah satu aplikasi yang menunjang untuk pengembangan kreativitas penggunanya dalam rangka menjadi “content creator”. Uraian […]
Hukum Positif Indonesia- WhatsApp adalah salah satu aplikasi pesan instan yang paling populer di dunia. Dengan WhatsApp, Anda bisa mengirim […]
Hukum Positif Indonesia- Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk Memuliakan Keluarga Miskin dan Memfasilitasi Kebangkitan Wong Cilik. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaran Negara […]
Hukum Positif Indonesia- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengatur pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) agar tepat sasaran melalui […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri […]
Hukum Positif Indonesia- Diskresi diatur dalam ketentuan Pasal 22 – Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. […]
Hukum Positif Indonesia- Kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 21 Undang-Undang Nmor 30 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui transformasi briokrasi yang dinamis, dan professional di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Lembaran Negara […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka memastikan penyaluran Bahan Bajar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, maka mulai tanggal 1 Juli […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Pendataan tenaga non-ASN bertujuan untuk mengetahui seberapa berat dan besar tingkat kesulitan dalam penyelesaian pendataan tenaga non-ASN. […]
Hukum Positif Indonesia- Pada tanggal 22 Juli 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyurati para Pejabat Pembina […]
Hukum Positif Indonesia- Bendera merah putih merupakan salah satu sarana permesatu bangsa, sekaligus merupakan identitas bangsa Indonesia, untuk pemerintah telah […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk memudahkan pelayanan publik berkenaan dengan administrasi kependudukan, salah satunya adalah dengan mengatur pencatatan nama pada dokumen […]
Hukum Positif Indonesia- Aset kripto saat ini merupakan aset tak berwujud yang memiliki peningkatan transaksi yang cukup pesat dewasa ini, […]
Hukum Positif Indonesia- Dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan […]
Hukum Positif Indonesia- Jabatan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 66 Peraturan Pemerintah […]
Hukum Posisitf Indonesia- Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelanggaran hak dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dapat […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya […]
Hukum Positif Indonesia- Barang milik negara/daerah dalam perjalanannya dapat dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan […]
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan […]