Aparatur

Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri

ilustrasi google

 By : Rendra Topan 

Sebagaimana halnya dengan mekanisme penerimaan Pegawai Negeri Sipil, tentunya untuk pemberhentian juga mempunyai prosedur atau tata cara.  Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Pasal 238 – Pasal 302 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan yang menjadi alasan pemberhentian PNS, yaitu :

  1. Pemberhentian atas permintaan sendiri.
  2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun.
  3. Pemberhentian karena perampingan organisasi atas kebijakan pemerintah.
  4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
  5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang.
  6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan.
  7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin.
  8. Pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwailan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
  9. Pemberhentian karena menjadianggota dan/atau pengurus partai politik.
  10. Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.
  11. Pemberhentian karena hal lain.

Pemberhentian PNS atas permintaan sendiri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dan perhentian tersebut dapat ditunda untuk paling lama satu tahun apabila secara kedinasan pengabdiannya masih diperlukan.

Advertisements

Permintaan berhenti ini akan ditolak dengan ketentuan apabila yang bersangkutan :

  1. Masih dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan.
  2. Masih terikat dengan kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran displin PNS.
  4. Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
  5. Sedang menjalani hukuman displin.
  6. Dan alasan lainnya menurut Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pemberhentian PNS atas permintaan sendiri dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang. Jawaban atas permohonan tersebut  dapat disetujui, ditunda atau di tolak dengan berdasarkan kepada rekomendasi dari Pejabat yang berwenang, dimana jawaban tersebut sudah diterima PNS yang bersangkutan untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima.

Apabila permohonan ditunda atau ditolak, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan menyampaikan alasan-alasannya secara tertulis kepada PNS yang sangkutan. Bagi PNS yang disetujui permohonannya, maka Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian akan menetapkan keputusan perberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220918)

Advertisements

Categories: Aparatur

Tagged as:

1 reply »

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.