Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4).
2. BAB II Perlindungan Hak Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Saksi Pelapor, Informan, dan/atau Ahli (Pasal 5 – Pasal 12).
3. BAB III Dana Abadi Korban, Restitusi, dan Kompensasi (Pasal 13 – Pasal 24).
4. BAB IV Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 25 – Pasal 48).
5. BAB V Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan (Pasal 49 – Pasal 62).
6. BAB VI Kerja Sama (Pasal 63 – Pasal 67).
7. BAB VII Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 68).
8. BAB VIII Partisipasi Masyarakat (Pasal 69).
9. BAB IX Pendanaan (Pasal 70).
10. BAB X Ketentuan Pidana (Pasal 71).
11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 72 – Pasal 73).
12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 74 – Pasal 78).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59

Keterangan: Mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.