All posts by Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Pelaksanaan Putusan dan Pengawasannya dalam Perkara Pidana

Photo by Ekaterina Bolovtsova on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 270 – Pasal 276 KUHAP. Untuk pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan putusan tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tata Cara Pelaksanaan Putusan

Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: 

  1. Untuk pidana mati pelaksanaan putusannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk pidana penjara atau kurungan yang kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu, maka pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu.
  3. Untuk pidana denda, diberikan waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
  4. Untuk putusan pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian pada Pasal 46 KUHAP, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas jaksa. Jangka waktu untuk lelang ini dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
  5. Untuk putusan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 KUHAP, maka pelaksanaan putusannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Apabila terpidana lebih dari satu orang, maka biaya perkara dang anti kerugian dibebankan kepada mereka secara bersama-sama dan berimbang
  6. Untuk hukuman pidana bersayarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan 

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 277 – Pasal 283 KUHAP. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan dilakukan oleh hakim, yang biasanya disebut dengan hakim pengawasan dan pengamat, dimana hakim ini ditunjuk oleh ketua pengadilan dan bertugas untuk paling lama dua tahun.

Tugas hakim pengawas dan pengamat ini adalah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dan pidana bersayarat.

Tata Cara Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

Tata cara pengawasan dan pengamatan pelaksanaan sebuah putusan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

  1. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah ditandatanganinya bersama dengan kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana, kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.
  2. Register pengawasan dan pengamatan waijb dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja, dan diketahui oleh hakim.
  3. Tugas hakim pengawas dan pengamat berdasarkan Pasal 280 KUHAP, adalah:
    • a) Mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    • b) Mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan ini tetap dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
  4. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.
  5. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarkan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.
  6. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Demikian uraian singkat tentang pelaksaan putusan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (RenTo)(101118)

Artikel Terkait

Informasi Umum Mengenai Narkotika Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

By : Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Asas Undang-Undang Narkotika

Asas yang dianut dalam undang-undang narkotika ini telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 sebagai berikut:

  1. Keadilan.
  2. Pengayoman.
  3. Kemanusiaan.
  4. Ketertiban.
  5. Perlindungan.
  6. Keamanan.
  7. Nilai-nilai ilmiah.
  8. Kepastian hukum.

Tujuan Undang-Undang Narkotika

Tujuan dari undang-undang narkotika ini adalah sebagaimana yang diebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

  1. Menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
  2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
  3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
  4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan prekursor adalah,”zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Pengadaan Narkotika

Dalam Pasal 9 – 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang pengadaan narkotika.

Pengadaan narkotika terdiri atas:

  1. Rencana kebutuhan tahunan.
  2. Produksi Narkotika.
  3. Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
  4. Penyimpanan dan pelaporan narkotika.

Rencana Kebutuhan Tahunan

Menteri menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusun berdasarkan rencana kebutuhan tahunan narkotika.

Produksi Narkotika

Produksi merupakan kegiatan proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan mengahsilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika, demikian diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk melakukan proses produksi terlebih dahulu narkotika harus mendapat izin khusus dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan audit oleh badan pengawas obat dan makanan.

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembag pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan baik yang diselenggaran oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika setelah mendapat izin menteri.

Penyimpanan dan Pelaporan Narkotika

Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pnegetahuanwajib disimpan secara khusus, dan melaporkannya secara berkala. Pelanggaran terhadap psoedur penyimpanan dan pelaporan dikenai sanksi administrative oleh menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obar dan Makanan berupa:

  • Teguran.
  • Peringatan.
  • Denda admnistratif.
  • Pengehnetian sementara kegiatan.
  • Pencabutan izin.

Narkotika juga dibenarkan untuk dilakukan impor dan ekspor, dimana untuk hal ini diperlukan izin khusus dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan pengangkutan narkotika harus dilengkapi dengan dokumen perizinan. (RenTo)(011218)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani

Photo by alexandre saraiva carniato on Pexels.com

By : Rendra Topan

Tidak cakapnya rohani dan/atau rohani seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga merupakan salah satu alasan untuk pemberhentian seorang sebagai pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 242 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Alasan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani

Pemberhentian pegawai dengan alasan tidak cakap jasmani atau rohani ini merupakan pemberhentian dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang bersangkutan dengan ketentuan :

  1. tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena alasan kesehatan.
  2. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya atau lingkungan kerjanya, atau
  3. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

Semua ketentuan tersebut  didasarkan kepada hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan beranggotakan dokter pemerintah. Pegawai negeri sipil yang pemberhentiannya didasarkan pada salah satu dari tiga alasan tersebut di atas tetap mendapatkan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 264 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Tahapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani

Prosedur untuk pemberhentian pegawai negeri sipil dengan alasan tidak cakap jasmani dan/atau rohani adalah:

  • Bagi pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama, JPT madya, dan Jabatan Fungsional (JF) keahlian utama setelah melalui pemeriksaan kesehatan pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh tim penguji kesehatan diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Presiden.
  • Bagi pegawai negeri sipil yang menduduki JPT pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Fungsional (JF) selain JF keahlian utama dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan mengajukan usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Keputusan pemberhentian ini ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan pegawai negeri sipil oleh tim penguji kesehatan. (RenTo) (220918)

Perusahaan vs Pemerintahan

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

By: Rendra Topan

Judul di atas dipilih penulis karena menarik untuk disampaikan kepada masyarakat mengingat kejadian-kejadian yang berkenaan dengan organisasi kenegaraan Republik Indoesia, yang menurut penulis merupakan negara yang sangat demokratis dengan dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung pada semua tingkatan baik presiden, gubernur, bupati/walikota, sampai dengan anggota legislatif.

Penulis melihat fenomena negara seolah-olah merupakan sebuah perusahaan, dimana negara melakukan eksplorasi kepada rakyatnya dalam pembayaran pajak pada semua bidang, mulai dari pajak bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi sampai bahan jadipun kena pajak. Demikian juga dengan penghasilan dan jasa lain yang dikenakan pajak dan retribusi serta pemotongan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mencoba untuk membahasnya didasrkan pada wawasan dan pengetahuan yang ada pada penulis sendiri.

Pengertian

Perusahaan merupakan suatu wadah kegiatan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini maka akan berlaku prinsip ekonomi, “dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya.

Baca juga:

Perseroan Terbatas

Pemerintahan merupakan sistem yang dianut oleh sebuah negara yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya untuk mencapai tujuannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem Presidentil, maksudnya adalah kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan.

Baca juga:

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Unsur-unsur dari syarat berdirinya sebuah perusahaan adalah:

  1. Alam.
  2. Modal.
  3. Tenaga kerja.
  4. Pengusaha.

Unsur-unsur tersebut di atas diramu menjadi satu dan saling bekerjasama, sehingga dapat mencapi tujuan dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.

Unsur-unsur dari syarat berdirinya sebuah negara adalah:

  1. Wilayah.
  2. Rakyat.
  3. Pemerintahan yang berdaulat.
  4. Pengakuan dari negara lain.

Unsur-unsur bedirinya sebuah negara ini juga saling bekerjasama unruk mencapai tujuan dan cita-cita sebuah negara, yangmana cita-cita dan tujuan sebuah negara terdapat dalam sebuah undang-undang dasar atau konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan dan cita-cita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aline IV disebutkan, “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakasanakan ketertiban dunia…”.

Baca juga:

UUD 1945

Dari uraian di atas sudah dapat kita bedakan antara perusahaan dan pemerintahan, dimana perusahaan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-sebesarnya, sementara negara berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya.

Dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dikuasasi oleh negara, dilanjutkan dalam ayat (3) nya menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk untuk kemakmuran rakyat.

Alangkah indahnya kalau pemerintah berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 tersebut dalam mengeluarkan kebijakan, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang terbentang dari sabang sampai merauke. Oleh karenanya kita memerlukan pemintahan yang berorientasi untuk kesjahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan perorang, kelompok atau golongan. Hal ini dapat kita lihat dan pelajari dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksana lainnya.

Tata Kelola

Tata kelola atau bahasa ilmiahnya manajemen merupakan cara organisasi mengatur rumah tangganya untuk mencapai tujuan dan cita-cita organisasi, dengan memaksimalkan unsur atau elemen yang ada.

Pada perusahaan tentunya akan memaksimalkan unsur atau elemen tersebut mulai dari alam, modal, tenaga kerja dan pengusaha. Di era globalisasi ini tentunya banyak cara untuk itu seperti ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 berkenaan dengan adminstrasi sampai ISO 14000 dan 14001 berkenaan dengan lingkungan, serta masih ada lagi six sigma dan zero defact untuk efisiensi dan efektivitas. Tata kelola seperti ini akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Sebagai ilustrasi pada perusahaan untuk efsiensi dan efektifitas, mereka akan menghitung dan mempertimbangkan secara rinci untuk penambahan satu orang karyawan, mulai dari jam kerja, pengupahan, dan fasilitasnya dihubungkan dengan margin keuntungan perusahaan nantinya.

Demikian juga hendaknya dengan pemerintahan, tidak adalah salah untuk mempertimbangkan secara terinci penambahan pegawai pemerintah, dengan membandingkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan kualitas dan kuantitas pegawai yang sudah ada. Karena negara mengeluarkan beban anggaran yang cukup besar untuk hal ini.

Beban anggaran yang cukup besar ini tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi anggaran dan pendapatan negara itu sendiri, yang jalan keluarnya juga akan kembali mebani rakyat, seperti menaikan pajak dan retribusi atau menaikkan harga BBM, yang semuanya itu mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi rakyat.

Efisinesi dan efektifitas ini juga sebaiknya diberlakukan untuk hal lainya dalam tata kelola pemerintahan, sehingga diharapkan dapat membantu anggaran dan pendapat negara baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa pemerintah bukanlah sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan pemerintah merupakan regulator yang bertujuan untuk kesejateraan rakyat.

Harapan penulis semoga uraian singkat ini dapat menjadikan pemikiran kita bersama untuk Indonesia yang lebih baik dimasa yang akan datang. (RenTo)(111118)

Uang, Moral dan Etika

Photo by Pratikxox on Pexels.com

By : Rendra Topan

Manusia adalah merupakan makhluk sosial, maksudnya adalah bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Dengan adanya masyarakat agar berjalan tertib dan teratur, maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur tata cara bermasyarakat berupa nilai dan norma, serta etika, sehingga terciptalah hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Moral merupakan nilai-nilai yang ada didalam hati manusia yang cenderung mengarah kepada hal yang positif, biasanya diajarkan dari kita kecil melalui orang tua di rumah, para guru di sekolah dan lingkungan serta tidak lupa semua agama juga mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan moral yang baik. Moral inilah yang tercermin dalam sikap keseharian kita, biasanya disebut dengan etika. Sudah tentu sikap kita ini yang dapat memberikan penilaian adalah orang lain di sekitar kita.

Uang sebuah kata yang mencerminkan nilai atau harga berupa nominal mulai dari satu digit sampai dengan dua belas digit. Uang merupakan alat tukar dalam sebuah transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Sebagian besar kita di belahan bumi ini melakukan pekerjaan demi mendapatkan imbalan berupa uang baik yang diterima secara harian, bulanan atau tahunan.

Kondisi sosial masyarakat di Indonesia saat ini terutama di daerah perkotaan sudah lebih cenderung menilai dan menghargai sesuatu hal itu dengan uang. Uang solah-olah segalanya, mengesampingkan moral dan etika. Hampir semua bidang sosial kemasyarakatan tidak terlepas dari tujuan uang, mulai dari urusan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, bahkan sampai ke birokrasi.

Rumah tangga yang anggota terdiri dari ayah, ibu dan anak ini contoh terkecil bagaimana saat kita minta tolong dengan anak harus terlebih dahulu diiming-imingi dengan hadiah baik berupa barang ataupun benda lainnya. Dalam bersaudarapun juga demikian adanya, kalau tidak ada imbalannya, maka tidak terwujud atau terlaksana seperti apa yang kita inginkan.

Dalam bidang kesehatan, pendidikan dan birokrasi untuk skala yang lebih besar juga demikan adanya. Rumah sakit belum tentu melayani kita dengan baik, kalau tidak ada uang jaminan atau kita menggunakan fasilitas asuransi yang disediakan oleh pemerintah. Sementara pemerintah sudah menetapkan peraturan yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan.

Demikan juga dengan dunia pendidikan, para guru sibuk mengadakan pelajaran tambahan di luar jam sekolah bagi para siswanya, dengan tujuan mendapatkan uang. Sehingga proses belajar mengajar di sekolah tidak berjalan maksimal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan tentang pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dibidang birokrasi juga tidak kalah serunya mulai dari proses perizinan, perpajakan, retribusi dan penegakan hukum sampai kepada masalah internal di birokrasi itu sendiri, semuanya tetap tujuannya uang.

Nilai-nilai moral dan etika sebagai orang timur yang dikenal penuh dengan sopan santun, tata karma, tepo seliro, dan gotong royong mulai terkikis oleh kemajuan jaman yang hanya memikirkan untuk memperoleh duit dan uang sebanyak-banyaknya.

Padahal kalau kita mengetahui makna kehidupan ini yang sesungguhnya dan percaya akan Tuhan, uang bukanlah segalanya. Umur kita sebagai manusia pun hanya paling lama seratus tahun, dan itu juga sudah banyak nikmat Tuhan yang sudah berkurang mulai dari penglihatan, pendengaran dan tulang yang mulai keropos. Lalu akan timbul pertanyaan akan diapakan harta yang sudah dikumpulkan? Begitu kita meninggalkan dunia ini semua harta yang kita kumpulkan tidak akan ikut bersama kita, malah harta yang banyak dapat menimbulkan pertengkaran dalam keluarga berkenaan dengan waris. (RenTo)(121018)

Buah Simalakama Sebagai Penegak Hukum

ilustrasi google

By Rendra Topan

Profesi penegak hukum merupakan profesi yang bergengsi, namun mempunyai risiko yang tinggi juga. Dikatakan demikian karena profesi inilah yang melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan norma tertulis yang berisikan perintah dan larangan terhadap suatu hal di dalam kehidupan bermasyarakat,yang apabila bila dilanggar akan mendapat hukuman atau sanksi.

Indonesia sebagai suatu Negara yang menganut paham “trias politika”, yaitu paham dimana kekuasaan Negara itu terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan pembuatan peraturan, eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan peraturan dan yudikatif yaitu kekuasaan untuk penegakan hukum dari peraturan telah dibuat dan dilaksanakan.

Terpisahnya tiga kekuasaan tadi diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang profesional dalam melayani kepentingan rakyatnya dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun begitu, pada saat ini kondisi yang diharapkan masih dapat dikatakan jauh dari cita-cita, sehingga pemerintah pun membentuk satu lembaga untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam hal penegakan hukum tentunya banyak faktor yang dapat menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Penulis mengelompokan faktor-faktor tersebut menjadi dua, yaitu:

  1. Faktor sumber daya manusia.
  2. Faktor peraturan itu sendiri.

Faktor Sumber Daya Manusia

Dari kedua faktor di atas, menurut hemat penulis bahwa yang terpenting adalah faktor sumber daya manusianya, karena pembuat peraturan dan yang melaksanakan peraturan itu adalah manusia. Untuk itu diperlukan sebuah konsep untuk pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia ini tidak hanya sebatas pada teori-teori tentang pengembangan sumber daya manusia, tapi yang terpenting adalah teori keagamaan yang menumbuhkan iman dan takwa di dalam jiwa manusia dan membentuk manusia mempunyai kepribadian yang baik.

Agama merupakan peraturan yang dibuat oleh Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab suci, dimana Tuhan adalah pencipta dan pemilik alam semesta ini, sudah barang tentu Tuhan menghendaki alam dan seisinya patuh dan taat kepada-Nya. Bagi umat yang beriman pastinya percaya apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum Tuhan, maka inilah yang dinamakan dosa yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, dan perlu diingat bahwa Tuhan itu adalah hakim yang paling adil.

Faktor Peraturan itu Sendiri

Bagaimana dengan hukum yang dibuat manusia? Pertayaan ini timbul karena peraturan yang dibuat manusia, dilaksanakan oleh manusia dan apabila terjadi pelanggaran dihukum oleh manusia juga.

Idealnya peraturan yang dibuat manusia itu berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci, sehingga dalam proses penegakan hukumnya tidak terjadi pergeseran nilai. Dengan kata lain, manusia yang melakukan penegakan hukum merupakan wakil Tuhan di dunia, karena sebelum manusia itu menerima hukuman dari Tuhan nantinya, terlebih dahulu sudah menerima hukuman dari sesama manusia.

Oleh karena itu manusia yang melakukan penegakan hukum harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak jarang manusia ini pun lupa dengan posisinya sebagai “wakil Tuhan”, masih saja berpikir untuk kepentingan sesaat di dunia, yaitu kepentingan harta dan tahta untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan hanya dari sesama manusia.

Menjadi sulit memang saat mengikuti atau berpedoman pada hukum Tuhan, karena harta dan tahta yang diinginkan menjadi tidak tercapai (menurut pemikiran manusia yang kurang beriman), demikian juga sebaliknya saat mengikuti nafsunya untuk menguasai harta dan tahta, maka hukum Tuhan akan terabaikan. Pilihan seperti ini cukup sulit, yang akhirnya seperti makan buah simalakama, “dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak yang mati”. Tapi tidak demikian halnya dengan orang yang beriman, dia percaya akan janji Tuhan.

Ada peribahasa yang mengatakan “siapa yang menanam angin, maka dia akan menuai badai”, hidup ini ini seperti “roda” selalu berputar. Tetaplah berbuat baik dengan penuh keikhlasan, kita manusia hanya bisa berencana, ketetapan ada pada Tuhan. (RenTo)(251018)

Hukum dan Air Mata

Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

By : Rendra Topan

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maksudnya adalah bahwa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Hukum itu sendiri merupakan serangkaian peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, yang apabila dilanggar mendapatkan sanksi/hukuman.

Sanksi/hukuman ini bermacam-macam, ada yang berupa kurungan badan, denda atau bahkan keduanya. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian adalah proses dalam penegakan hukum itu, terkadang tidak semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu berita yang bercerita tentang pencari keadilan yang tidak mendapatkan keadilan.

Sebagai ilustrasi, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang membaca atau mendengar perbincangan di masyarakat bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi seorang yang melakukan pencurian karena untuk kebutuhan makan agar tidak mati kelaparan hampir sama dengan seorang yang melakukan korupsi, atau bahkan lebih berat. Terdapat banyak pertanyaan dalam pikiran kita masing-masing bila memang hal ini benar-benar terjadi. Aparat penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal penegakkan hukum ini.

Aparat penegak hukum haruslah benar-benar berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, agar tercipta keadilan di tengah masyarakat. Dengan terciptanya keadilan, diharapkan tata kehidupan bermasyarakat akan tentram dan damai.

Namun pada praktiknya saat ini kita masih belum dapat menjumpai keadilan yang diharapkan masyarakat. Walaupun menurut para ahli defenisi keadilan ini susah untuk dijelaskan, tetapi selama aparat penegak hukum berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, maka tidak akan terjadi protes dari masyarakat karena hal ini memang sudah sesuai dengan aturan mainnya.

Masalah akan muncul begitu proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka rasa ketidakadilan serta merta akan timbul dan menjadi keresahan dalam masyarakat pada umumnya, bahkan pihak keluarga pun merasa kecewa dengan hal yang demikian. Ungkapan rasa kecewa terhadap ketidakadilan ini akhirnya dapat membuat masyarakat berbuat anarkis.

Apapun bidang dan kegiatannya selama segala sesuatu tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka akan menciptakan rasa ketidakadilan ditengah masyarakat. Besar harapan masyarakat kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, karena peraturan ini dibuat untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarkat, sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Siapapun kita, apapun profesi kita hendaknya merujuk pada Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang harus benar-benar dipahami oleh masyarakat Indonesia. Sila pertama ini merupakan identitas bangsa Indonesia yang beriman kepada Tuhan, tentunya dengan beriman kepada Tuhan berarti masyarakat Indonesia beragama yang ajarannya tertuang dalam kitab Nya.(RenTo)(191018)

Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah

Photo by Evelyn Chong on Pexels.com

By: Rendra Topan

Kepala daerah baik gubernur, dan bupati/walikota adalah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan :

  1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  2. Menetapkan tentang pengelolaan barang daerah.
  3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang.
  4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.
  5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
  6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
  7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
  8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kewenangan yang tersebut di atas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran/barang daerah.

Baik PPKD selaku BUD maupun kepala OPD selaku pengguna anggaran/barang daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dikoordinir oleh sekretaris daerah.

Sebagai koordinator tentunya sekretaris daerah mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi di bidang antara lain: penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, penyusunan dan pelaksaan kebijakan pengelolaan barang daerah, penyusunan rancangan APBD, dan rancangan perubahan APBD, penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.(RenTo)(011018)

Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perbankan

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

  By : Rendra Topan

Kejahatan dan pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan dapat diancam pidana atau dijatuhi hukuman/sanksi, sedangkan pengertian perbankan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

Jadi kejahatan dan pelanggaran dalam perbankan atau dengan kata lain dapat disebut sebagai Tindak Pidana Perbankan adalah seluruh tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang perbankan meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional dan syariah yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Adapun ruang tindak pidana perbankan meliputi (disadur dari buku memahami dan menghindari tindak pidana perbankan; OJK) :

  1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan. 
  2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank.
  3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank.
  4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
  5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi.
  6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham.
  7. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Tindak pidana perbankan ini merupakan kategori tindak pidana khusus, maksudnya adalah tindak pidana ini diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri secara lebih jelas dan terinci yaitu Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sehingga dalam tindak pidana perbankan ini berlaku  azas hukum “lex specialis derogat lex generali” maksudnya adalah bahwa ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan  ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. (RenTo) (310818)

Rahasia Bank


Photo by Pixabay on Pexels.com

By : Rendra Topan

Berkembangnya dunia perbankan beberapa waktu belakangan ini yang begitu cepat menimbulkan beberapa masalah perbankan, salah satunya adalah batasan tentang kerahasiaan bank.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kerahasiaan Bank

Kerahasiaan bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mempunyai pengertian bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya kecuali untuk kepentingan yang diatur dalam peraturan perundangan, dan ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi.

Pihak Terafiliasi

Pihak terafiliasi ini maksudnya adalah :

  1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, yaitu akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
  4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi  pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Pengecualian atas Kerahasiaan Bank

Pengecualian atas kerahasiaan bank sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur lebih lanjut dalam pasal berikutnya, yaitu:

  • Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa untuk peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, permintaan izin tersebut disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau ketua Mahkamah Agung disertai nama dan jabatan dari pihak yang meminta izin, nama terdakwa dan alasan diperlukan keterangan serta hubungannya dengan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan.
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas tunggal pengawas jasa keuangan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tentang kerahasiaan informasi, yaitu setiap orang yang menjabat atau pernah menjabat anggota dewan komisioner, pejabat atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), orang yang bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau sebagai staf ahli di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun orang yang karena kedudukannya, profesinya berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilarang mengungkapkan informasi apapun kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

Mekanisme lebih lanjut mengenai pemberian informasi ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Dewan Komisioner.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas yang berkenaan dengan rahasia bank atau kerahasiaan informasi perbankan tentunya mempunyai konsekuensi, yaitu sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengen Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (RenTo) (020918)

Baca juga:

Tindak Pidana Perbankan Berkenaan dengan Rahasia Bank

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Photo by Jonas Ferlin on Pexels.com

By : Rendra Topan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Untuk lebih jelasnya kewenangan OJK diuraikan secara rinci dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas pengaturan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi kegiatan:

  • Jasa keuangan di sektor perbankan.
  • Pasar modal.
  • Perasuransian.
  • Dana pensiun.
  • Lembaga pembiayaan.
  • Lembaga jasa keuangan lainnya.

Semua tugas pengaturan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Dewan Komisioner.

Dewan Komisioner beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari :

  • Ketua
  • Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik
  • Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pengansuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
  • Ketua Dewan Audit
  • satu orang  anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen
  • satu anggota dari Dewan Gubernur Indonesia dan
  • satu orang anggota dari Kementerian Keuangan setingkat esselon satu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Dewan Komisioner dilarang:

  • memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan.
  • menjadi pengurus partai politik.
  • rangkap jabatan pada lembaga lain.

Dewan Komisioner juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam dan di luar pengadilan, atau dapat menyerahkan tugas dan keweangan tersebut kepada pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pihak lain dengan tata cara berdasarkan ketentuan yang mengatur  mengenai hal itu. (RenTo) (270818)