Categories
Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Angkutan Orang dan/atau Barang (Pasal 3 – Pasal 13)
  3. BAB III Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum (Pasal 14 – Pasal 20)
  4. BAB IV Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum (Pasal 21 – Pasal 50)
  5. BAB V Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (Pasal 51 – Pasal 54)
  6. BAB VI Dokumen Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (Pasal 55 – Pasal 59)
  7. BAB VII Pengawasan Muatan Angkutan Barang (Pasal 60 – Pasal 77)
  8. BAB VIII Pengusahaan Angkutan  (Pasal 78 – Pasal 98)
  9. BAB IX Tarif Angkutan (Pasal 99 – Pasal 106)
  10. BAB X Subsidi Angkutan Penumpang Umum (Pasal 107 – Pasal 111)
  11. BAB XI Industri Jasa Angkutan Umum (Pasal 112 – Pasal 118)
  12. BAB XII Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan (Pasal 119)
  13. BAB XIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 120)
  14. BAB XIV Sanksi Administratif (Pasal 121 – Pasal 124)
  15. BAB XV Ketentuan Peralihan (Pasal 125)
  16. BAB XVI Ketentuan Penutup (Pasal 126 – Pasal 128)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.