Categories
Perhubungan

Angkutan Jalan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artikel ini menguraikan secara ringkas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dengan sistematika sebagai berikut: […]

Categories
Perhubungan

Kendaraan Menurut Undang-Undang

Hukum Positif Indonesia- Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kendaraan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 […]

Categories
Perhubungan

Penataan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum Positif Indonesia- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengertian dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 […]

Categories
Perhubungan

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa penyelenggaraan lalu […]

Categories
Perhubungan

Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum Positif Indonesia- Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Pembinaan Berdasarkan kententuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa […]

Categories
Perhubungan

Besaran Tarif Penggunaan Jasa Sepeda Motor Melalui Aplikasi Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019

By: Rendra Topan Berkembangnya jasa ojek online melalui aplikasi menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatakan kesejahteraan bagi para pekerja jasa ojek online. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi tanggal 25 Maret […]

Categories
Perhubungan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

By: Rendra Topan Mencermati salah satu pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk memwujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, maka […]