Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Pasal I

1. Perubahan ketentuan Pasal 2
2. Perubahan ketentuan Pasal 4
3. Perubahan Ketentuan Pasal 5
4. Penjelasan Pasal 7 dihapus, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 4.
5. Perubahan ketentuan Pasal 12
6. Perubahan ketentuan Pasal 13
7. Perubahan ketentuan Pasal 14
8. Perubahan ketentuan Pasal 15
9. Perubahan ketentuan Pasal 16
10. Perubahan ketentuan Pasal 17
11. Perubahan ketentuan Pasal 18
12. Perubahan ketentuan Pasal 19
13. Perubahan ketentuan Pasal 20
14. Perubahan ketentuan Pasal 21
15. Perubahan ketentuan Pasal 22
16. Perubahan ketentuan Pasal 26
17. Perubahan ketentuan Pasal 28
18. Perubahan ketentuan Pasal 29
19. Perubahan ketentuan Pasal 30
20. Perubahan ketentuan Pasal 31
21. Perubahan ketentuan Pasal 32
22. Perubahan ketentuan Pasal 33
23. Perubahan ketentuan Pasal 34
24. Perubahan ketentuan Pasal 35
25. Perubahan ketentuan Pasal 36
26. Perubahan ketentuan Pasal 37
27. Perubahan ketentuan Pasal 38
28. Perubahan ketentuan Pasal 40
29. Perubahan ketentuan Pasal 41
30. Perubahan ketentuan Pasal 42
31. Perubahan ketentuan Pasal 43
32. Perubahan ketentuan Pasal 46
33. Perubahan ketentuan Pasal 48
34. Perubahan ketentuan Pasal 49
35. Perubahan ketentuan Pasal 54
36. Perubahan ketentuan Pasal 57
37. Perubahan ketentuan Pasal 67
38. Penambahan pasal diantara Pasal 69 dan BAB VI, yaitu Pasal 69A
39. Penjelasan Umum yang menyebut “pemerintah” dan “departemen kehakiman” diganti menjadi “Ketua Mahkamah Agung”.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986