Skip to content

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan […]

Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Prinsip Prinsip Pelaksanaan (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Persyaratan Calon (Pasal 7)
  4. BAB IV Penyelenggara Pemilihan (Pasal 8 – Pasal 36)
  5. BAB V Pendaftaran Bakal Calon (Pasal 37)
  6. BAB VI Uji Publik (Pasal 38)
  7. BAB VII Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota (Pasal 39 – Pasal 47)
  8. BAB VIII Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon (Pasal 48 – Pasal 50)
  9. BAB IX Penetapan Calon (Pasal 51 – Pasal 55)
  10. BAB X Hak Memilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (Pasal 56 – Pasal 62)
  11. BAB XI Kampanye (Pasal 63 – Pasal 76)
  12. BAB XII Perlengkapan Pemilihan (Pasal 77 – Pasal 83)
  13. BAB XIII Pemungutan Suara (Pasal 84 – Pasal 97)
  14. BAB XIV Penghitungan Suara (Pasal 98 – Pasal 111)
  15. BAB XV Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang (Pasal 112 – Pasal 119)
  16. BAB XVI Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan (Pasal 120 – Pasal 122)
  17. BAB XVII Pemantau (Pasal 123 – Pasal 131)
  18. BAB XVIII Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 131 – Pasal 133)
  19. BAB XIX Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan (Pasal 134 – Pasal 135)
  20. BAB XX Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan (Pasal 136 – Pasal 159)
  21. BAB XXI Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan (Pasal 160 – Pasal 165)
  22. BAB XXII Pendanaan (Pasal 166)
  23. BAB XXIII Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota (Pasal 167 – Pasal 176)
  24. BAB XXIV Ketentuan Pidana (Pasal 177 – Pasal 198)
  25. BAB XXV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 199)
  26. BAB XXVI Ketentuan Peralihan (Pasal 200 – Pasal 204)
  27. BAB XXVIII Ketentuan Penutup (Pasal 205 – Pasal 206)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345

Keterangan:Ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: