Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II Asas dan Prinsip Prinsip Pelaksanaan (Pasal 2 – Pasal 6)
3. BAB III Persyaratan Calon (Pasal 7)
4. BAB IV Penyelenggara Pemilihan (Pasal 8 – Pasal 36)
5. BAB V Pendaftaran Bakal Calon (Pasal 37)
6. BAB VI Uji Publik (Pasal 38)
7. BAB VII Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota (Pasal 39 – Pasal 47)
8. BAB VIII Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon (Pasal 48 – Pasal 50)
9. BAB IX Penetapan Calon (Pasal 51 – Pasal 55)
10. BAB X Hak Memilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (Pasal 56 – Pasal 62)
11. BAB XI Kampanye (Pasal 63 – Pasal 76)
12. BAB XII Perlengkapan Pemilihan (Pasal 77 – Pasal 83)
13. BAB XIII Pemungutan Suara (Pasal 84 – Pasal 97)
14. BAB XIV Penghitungan Suara (Pasal 98 – Pasal 111)
15. BAB XV Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang (Pasal 112 – Pasal 119)
16. BAB XVI Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan (Pasal 120 – Pasal 122)
17. BAB XVII Pemantau (Pasal 123 – Pasal 131)
18. BAB XVIII Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 131 – Pasal 133)
19. BAB XIX Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan (Pasal 134 – Pasal 135)
20. BAB XX Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan (Pasal 136 – Pasal 159)
21. BAB XXI Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan (Pasal 160 – Pasal 165)
22. BAB XXII Pendanaan (Pasal 166)
23. BAB XXIII Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota (Pasal 167 – Pasal 176)
24. BAB XXIV Ketentuan Pidana (Pasal 177 – Pasal 198)
25. BAB XXV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 199)
26. BAB XXVI Ketentuan Peralihan (Pasal 200 – Pasal 204)
27. BAB XXVIII Ketentuan Penutup (Pasal 205 – Pasal 206)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345

Keterangan:

Ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Search

Search